PILIHAN
Komisi E DPRD Riau: Pungli Terjadi Karna Kurangnya Perhatian Pemerintah Terhadap Sekolah-Sekolah
bualbual.com, Komisi E DPRD Riau mengakui masih adanya Pungli di sekolah-sekolah negeri. Pungutan haram disebut karena kurang perhatianya pemerintah.
"Inilah yang selama ini menjadi masalah dan kerap disebut sebagai pungutan liar atau Pungli," kata Ade Hartati Rahmat, anggota Komisi E DPRD Riau kepada wartawan, Selasa (09/05/17).
Kurangnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan menjadi salah satu penyebab, banyaknya kasus pungutan liar di sekolah. Terutama di sekolah negeri yang ada di Riau.
"Adanya pungutan yang dilakukan itu salah satu faktornya adalah karena kurangnya pembiayaan di sekolah, sehingga mau tidak mau demi proses belajar mengajar tetap bisa berjalan, harus dilakukan penguatan kepada orang tua siswa," ungkapnya.
Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan perhatian terhadap sekolah yang ada terutama, dalam hal pembiayaan. Ketua Fraksi PAN DPRD Riau ini menyebut, persoalan Pungli mesti diselesaikan segera.
Lebih lanjut ia mengatakan, kondisi ini berbanding terbalik dengan sekolah swasta yang bebas mengambil pungutan dari para orang tua siswa sehingga kualitas pendidikan dan infrastrukturnya jauh lebih memadai.
"Ini dibuktikan dari hasil Ujian Nasional tingkat SMA di Riau yang nilai tertingginya dari sekolah swasta," tutupnya(rtc)
Berita Lainnya
Bahas Dua Ranperda, DPRD Riau dan Pemprov Riau Gelar Sidang Paripurna
DPRD Riau Minta Pemprov Buat Program Preventif Karhutla
DPRD Bengkalis Kembali Undang Perusahaan di Kabupaten Bengkalis untuk Membahas Program CSR
Tudingan Syamsuar Soal Visi Misi Tak Diakomodir di APBD 'DPRD Riau Bantah'
Miris! 41 dari 45 Anggota DPRD Malang Jadi Tersangka
DPRD : Menilai Lambang Garuda di Pidato Gubernur Kepri Seperti Ikan Bilis ?
KPK Kembali Perpanjang Penahanan X Ketua DPRD Riau
Reses Septian Nugraha Di Jalan Meranti, Warga Perkuat Usulan Kelanjutan Pembangunan Jalan Meranti
Terkait Covid -19, DPRD Bengkalis Minta, KPU diminta Tinjau Ulang Kampanye Tatap Muka
DPRD Kota Tanjungpinang Sahkan Ranperda APBD-P Tahun Anggaran 2020
Tampung Aspirasi di Desa Selat Nama, Septina: Apapun Bentuk Usulan Masyarakat Selalu Saya Perjuangkan
Sekda Inhu Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah