PILIHAN
Desak KPU Patuh Hukum 'OSO Tidak Akan Mundur'
BUALBUAL.com, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) memastikan tidak akan mundur dari pencalonannya di Pemilu 2019, termasuk sebagai ketua umum Partai Hanura.
Hal itu ditegaskannya dalam silaturahmi pimpinan DPD dengan pimpinan media massa di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (22/1).
Selain itu, OSO kembali mendesak Komisi Pemilihan Umum untuk konsisten melaksanakan aturan konstitusi, terutama keputusan Bawaslu agar memasukkan namanya dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019.
Dasar hukum lainnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah memerintahkan KPU untuk menjalankan putusan yang memenangkan gugatan OSO. Putusan itu juga sudah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada alasan KPU untuk tidak menjalankannya.
"Saya tidak akan mundur selagi KPU tidak melaksanakan konstitusi, putusan PTUN, Bawaslu, dan Mahkamah Agung," jelas OSO.
KPU sebelumnya ngotot tidak akan memasukkan nama OSO dalam DCT anggota DPD Pemilu 2019. Nama OSO akan masuk DCT jika bersedia mundur dari jabatan ketum Hanura. Sebagaimana Surat KPU Nomor 60/PL.01.4-SD/03/KPU/I/2019 yang memberi toleransi kepada OSO mengirimkan surat pengunduran diri dari Hanura hingga 22 Januari 2019.
KPU masih mendasari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang anggota parpol rangkap jabatan sebagai senator.
OSO juga menegaskan bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan Mahkamah Konstitusi. Dia malah sangat mendukung MK maupun MA.
Namun, dia mengingatkan kalau putusan MK melarang anggota parpol menjadi caleg DPD tidak berlaku surut, melainkan berlaku untuk Pemilu 2024.
"Jadi jangan dipelintir. Ini kepentingan hukum negara, bukan keputusan saya pribadi," ujarnya.
Senator dari Dapil Kalimantan Barat itu jengkel dengan KPU yang terkesan tidak merasa memiliki negara hukum. Karena itu, OSO menegaskan tidak akan patuh terhadap KPU selama lembaga penyelenggara pemilu itu tidak tunduk terhadap peraturan.
"Saya akan patuh apabila KPU patuh. Isi martabat kita dengan ketetapan hukum. Saya berhak berbicara untuk kepentingan hukum, bukan diri sendiri tapi ini juga kepentingan DPD RI," tegas OSO.
Sumber: RMOL.co
Berita Lainnya
Ketum PSSI Dipanggil Wapres, Peninjauan Stadion Utama Riau Ditunda
Dinsos Inhil Lounching Lebalisasi serta Graduasi Mandiri KPM
Yayasan Vioni Bersaudara Serahkan Bantuan Masker ke RSUD Puri Husada dan Puskesmas Tembilahan Hulu
UEFA Resmi Buka Penyelidikan Kasus Kartu Merah Ronaldo
Motif Istri Sembelih Suaminya di Pelalawan Akhirnya Terkuak
Polri Peduli Lingkungan, Polres Inhil Tanam Ratusan Pohon Buah
Polres Kampar Terima Dua Laporan Dari Bawaslu Terkait Kasus Pencoblosan Pada Pemilu 2019
Gubri: Jangan Gara-gara Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga 'Meranti Tak Mau Berangkat Via Embarkasi Antara'
Siswa Libur, Para Guru dan Masyarakat serta babinsa Koramil 08/Mandah Lakukan Perbaikan lantai SMP 1 Atap Desa Bakau Aceh Mandah
Sampai di Jakarta WNA Tersangka Narkoba 1,6 Ton Sabu Mengamuk
Bawaslu RI: Selama Pilpres 2019 Berlansung Ada 8 Ribu Pelanggaran
Begini Faktanya, Mobil Dinas Pemkab Pelalawan Dibiarkan Terlantar di Bawah Pohon