PILIHAN
BPN Tagih Komitmen Pemerintah Jokowi Lawan Korupsi, Terkait OTT KPK
BUALBUAL.com, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara melihat ada kemunduran dalam hal komitmen pemberantasan korupsi pada era pemerintahan Joko Widodo.
Hal ini, kata dia, terlihat dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Transparency Internasional (TI). Dalam IPK itu, TI memberikan peringkat 96 untuk Indonesia dari 180 negara yang terdata. Padahal lembaga yang sama memberikan peringkat 90 di tahun 2016 untuk Indonesia.
"Bahkan Indonesia peringkatnya di bawah Timor Leste dalam peringkat pemberantasan korupsi. Timor Leste peringkat 91, dari 180 negara. Data ini dikeluarkan oleh pihak TI pada tahun 2018 lalu," kata Suhendra kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/3) malam.
Tak hanya itu, banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pun justru banyak menyasar para penyelenggara negara. Hal ini tentu semakin memperkuat adanya ketidaksesuaian janji Jokowi yang berkomitmen memberantas pelaku korupsi.
"Dari level Bupati atau Wali Kota, Gubernur hingga melibatkan para ketua umum partai," katanya.
Hal sama juga diungkapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Ismail Rumadan. Dia juga mengingatkan janji akuntabilitas dan transparansi serta pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh pemerintahan era Jokowi.
Ismail mencatat, saat ini masih terdapat sejumlah kasus korupsi yang belum tuntas sepenuhnya. Misalnya, kata dia, pengungkapan kasus korupsi proyek e-KTP. Meski Setya Novanto telah masuk bui, namun ada aktor lain yang menurut dia harus diungkap.
"Dalam kasus ini perlu diungkap sosok penting selain Setya Novanto," kata dia.
Tak hanya kasus e-KTP, kasus lainnya juga disinggung oleh Ismail, yakni kasus korupsi dana divestasi Newmont Nusa Tenggara serta kasus privatisasi JICT.
"Sudah jelas ada perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi BPK," kata dia.
Atas dasar ini, menurut Ismail, sudah sepatutnya publik menagih komitmen pemerintah dalam memerangi kejahatan korupsi.
Sebab tersebut dapat menjadi bekal pemilih untuk menentukan suara pada 17 April mendatang.
"Jika Jokowi tidak transparan, maka Jokowi jangan berharap banyak untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, terlebih lagi menjelang beberapa hari pemilihan presiden," kata dia.
Sumber: cnnindonesia
Berita Lainnya
Ternyata Pernah Terjadi Di Era Soeharto, Komposisi Kabinet Jokowi - Maruf Amin
TKD Siapkan 35.272 Saksi, Kawal Suara Jokowi-Maruf di Riau
Menyebarkan Video Pengancam Jokowi Emak-Emak Ditetapkan Tersangka
Petani BerBUAL Soal Harga Sawit Turun Drastis, Jokowi: Malah Suruh Tanam Jengkol dan Petai
Ikhtiar Kemendagri Berdayakan Warga Kelola Lahan Kritis di Bantul
Survei Kompas: Prabowo-Sandi Menguat, Jokowi-Ma'ruf Mulai di Bawah 50%
Sudah Oktober Akhir, Jadwal Kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air Belum Jelas
Jokowi ke Riau Murni Kunjungan Kerja, Kordias Pasaribu: Tak Ada Agenda Politk
Jokowi-Ma'ruf Amin Resmi Menjadi Presiden-Wapres 2019-2024
Salim Said: Sebagai Ilmuwan Politik, Saya Merasa Aneh, Kantor Kemhan Daerah Ditutup?
Demokrat Gelar Rapat Putuskan Dukung Jokowi atau Prabowo
Tertangkapnya Romi Oleh KPK, Dinilai Bakal Bikin TKN Jokowi-Ma'ruf Repot