PILIHAN
Diera Jokowi Pengusaha Nasional Sebut Pembangunan Infrastruktur Tak Jelas Arahnya
BUALBUAL.com, Pengusaha Nasional Erwin Aksa menyebut pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak jelas arahnya. Imbasnya, hal ini menimpa pengusaha yang terlibat di dalamnya.
Dia mencontohkan pada bisnis jalan tol. Erwin yang kini tergabung dalam Aliansi Pengusaha Nasional (APN) tersebut bilang rencana pembangunan jalan tol di Indonesia saat ini tak menjamin keuntungan bagi para pengusaha.
"Pak Rizal (Rizal Ramli) membangun 4 section jalan tol. Setelah itu saya bilang tidak mau lagi bangun jalan tol. Tidak jelas. Karena ketika kita bangun jalan tol, pemerintah bangun juga jalan arteri di sebelahnya. Bagaimana mau jalan untung? Kan pasti rakyat maunya yang gratis, dari pada masuk tol," katanya dalam acara Diskusi Bareng Aliansi Pengusaha Nasional (APN) Indonesia di Hotel Century Park, Jakarta, seperti dilansir detikcom, Senin (8/4/2019).
Sama halnya dengan listrik. Dia bilang kerap terjadi perubahan dalam proses tender yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian bagi pengusaha.
"Saya berhasil ekspansi. Dari 1, 2 jadi 3, 4. Tapi berubah lagi peraturannya, PLN harus ikut jadi pemegang saham. Dan tidak setop modal. Jadi swastanya harus bantu equity-nya. Di-carry dulu, digendong dulu equity nya. Jadi sampai hari ini tidak ada satu pun IPP yang jalan. Jadi akhirnya BUMN lagi yang kerja sendiri," ungkapnya.
Erwin juga mencontohkan pada beberapa tender proyek di Pertamina yang diikutinya.
"Sudah selesai di ujung malah dibatalin. Saya tanya kenapa? Katanya mau kerja sendiri. Nah sampai hari ini proyek itu tidak jalan-jalan," katanya.
Erwin bilang negara pada akhirnya mengalami kerugian dengan tak terlaksananya pembangunan infrastruktur yang sudah direncanakan. Misalnya, saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang paling tinggi dalam mengimpor LPG. Hal ini menurut dia seharusnya dapat diatasi jika pemerintah lebih serius dalam menggandeng swasta menggarap proyek LPG yang dia maksud.
"Artinya apa, memang ada distress kepada pemerintah termasuk kepada BUMN oleh pelaku usaha. Kegelisahan-kegelisahan ini sangat luar biasa besarnya," kata Erwin.
Sumber : BBS/Detik / Editor : Irul
Berita Lainnya
Sikap PBB di Pilpres: Yusril Insyaallah, kan Sudah Sama Jokowi
KPK Terima 1.082 Laporan Gratifikasi ,111 Berasal dari Pemkab dan Pemko
Jadi Negara Maju, Jokowi Ingin Bawa Indonesia Hijrah
Kata Pengamat: Presiden Jokowi Harus Pecat Semua Pimpinan KPK!
Kabar Terbaru, Berikut Besaran Gaji Kepala Desa dan Lama Masa Jabatannya
PPP: Niat Jokowi Gandeng Mahfud MD Tak Direstui Koalisi
Pengamat Politik: Jokowi Leluasa Tunjuk Menteri Rangkap Jabatan Karena Oposisi Lemah
Menyebarkan Video Pengancam Jokowi Emak-Emak Ditetapkan Tersangka
Jokowi ke Makassar,Ada Baliho Raksasa AHY 'SIAP'
Bupati Bengkalis Terpilih Kasmarni, Ucapkan Selamat Hari Ibu
Mimik Wajah Jokowi Menunjukkan Indikasi Otoriter
Zulkifli Hasan: Jokowi Tolak Tanda Tangani UU MD3 Itu karena Pencitraan