PILIHAN
LAMR Tolak Upaya Oknum DPRD Riau Gabungkan Disbud dengan Dinas Lain, Ini Alasannya
BUALBUAL.com - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menyayangkan upaya sejumlah oknum anggota DPRD Riau menggabungkan Dinas Kebudayaan (Disbud) dengan dinas lain seperti Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga.
Upaya ini terkesan tidak saja mengerdilkan peradaban, khususnya Melayu Riau, tetapi merupakan langkah mundur dalam pembangunan karakter bangsa dengan landasan kearifan lokal dengan wawasan global.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (Ketum MKA) LAMR, Datuk Seri H Alazhar, Selasa (23/7/2019).
"Kami memantau tindakan oknum itu dan sedang mempertimbangkan untuk bertatap muka dengan mereka. Kami tahu mereka secara detil," kata Alazhar.
Dia mengaku sudah mendengar upaya penggabungan Disbud dengan dinas lain itu sejak pekan lalu. Alasannya antara lain tidak efisien dan memiliki anggaran yang kecil sehingga Disbud terseok-seok. Alasan-alasan ini tidak masuk akal dan tidak kultural. "Kalau anggarannya kecil, kan tinggal membesarkannya," kata Al azhar.
Disebutkannya, Disbud baru dua tahun berdiri sebagai wujud memberi perhatian khusus kepada kebudayaan sejalan dengan visi Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara.
Selama ini, kebudayaan diurus oleh suatu bidang padahal budaya menjadi satu dari dua pancang pembangunan Riau bersama ekonomi.
Tidak seperti ekonomi yang malah diurus oleh sejumlah dinas atau pejabat eselon dua, sebelumnya kebudayaan diurus pejabat eselon tiga.
Penolakan penggabungan Disbud dengan dinas lain juga karena sifat pembangunan budaya itu sendiri. Budaya misalnya berurusan langsung dengan pelestarian dan pewarisan, sedangkan pariwisata berorientasi pada pemasaran. Kedua hal ini kadang-kadang bertolak belakang karena perbedaaan orientasi.
Keberadaan Disbud Riau menjadi perhatian, sehingga beberapa daerah mengikuti jejak Riau mendirikan Disbud seperti Sumbar. DKI Jakarta bahkan berkunjung ke Riau untuk mempelajari kinerja Disbud. Perolehan kategori objek budaya sebagai warisan budaya tak benda (WBTB) Riau hanya di bawah Yogyakarta yang memiliki anggaran budaya sekitar Rp 500 miliar --bandingkan anggaran Disbud Riau tahun 2019 yang hanya Rp10 miliar.
Disbud Riau makin diperlukan sebagai dinas tersendiri karena menghadapi persaingan yang besar. Bukan saja perkembangan dunia, tetapi juga program Riau sendiri. Daerah ini misalnya, sedang memperjuangkan kompleks Candi Muara Takus dan Kota Siak sebagai warisan dunia.
Sumber: Cakaplah
Berita Lainnya
Nelayan Inhu dapat Bantuan, Abdul Wahid: Dinas di Daerah Harus Jemput Bola untuk Dapatkan Anggaran Pusat
Butuh Pupuk, Petani Curhat Terkait Pupuk Subsidi di Reses Septian Nugraha
DPRD Riau akan Kirim Nota Keberatan ke Pusat, "Kuota CPNS Riau Sedikit"
Pro dan Kontra Pin Emas, Rudi Chua: Yang Lama Masih Ada ‘Tolak Pin Emas dan Jas Baru saat Pelantikan DPRD Kepri’
Kinerja Kepala Dinas Pertanian Kuansing Disorot DPR RI, Darori:Laporan Ini Segera Dibahas
Sampai Detik Ini Masih Ada Anggota DPRD Riau Belum Mengembalikan Mobil Dinas Siapa Dia Baca Disini!
Komisi II DPRD Riau Sebut Lahan KOPNI Sahabat Lestari Legal
Soal Anggota DPRD Riau ke Luar Negeri, Mendagri Belum Keluarkan Izin
DPRD Riau: Kadis 'Tidak Bisa' Gunakan Anggaran Jangan Dipakai Lagi
DPRD Inhu Gelar Paripurna Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022
Hari Ini, Nasrul PAW Anggota DPRD Tanjungpinang Fraksi PKS Dilantik
Aseng Kembali Aktif Jadi Anggota DPRD Dan Siap Membina Kipas kembali