PILIHAN
Desa Bukan Fiktif, Penduduknya Cuman 10 KK "Tapi Terima Dana Rp 1 Miliar"
BUALBUAL.com - Terbongkarnya desa fiktif alias kampung tanpa penduduk namun ikut menerima dana desa, masih terus menjadi sorotan. Kemendes dan Kemendagri pun langsung bergerak untuk menyisir keberadaan desa yang sangat merugikan keuangan negara itu.
Menanggapi hal itu, Anggota DPR Fraksi Golkar, Robert J. Kardinal menuturkan, keberadaan desa fiktif tidak terlepas dari program dana desa yang rawan disalahgunakan.
“Cuma saya lihat modusya beda. Ini desa bukan desa fiktif sebenarnya. Karena desanya ada, SK (Surat Keputusan) juga ada. Cuma memang persoalannya ini datanya dimanipulasi. Sebab jumlah penduduknya (per desa) sangat sedikit. (Bahkan) ada yang hanya 5 sampai 10 Kepala Keluarga (KK),” kata Robert.
Robert pun meminta agar desa-desa yang ada di Papua-Papua Barat juga dievaluasi keberadaannya. Dalam pengalamannya saat kampanye Pemilu legislatif lalu, dia menemukan dalam satu desa hanya memiliki 5 KK atau sekitar 20 jiwa saja penduduknya.
“Ada 2-3 rumah. Paling banyak 5 rumah. Banyak kampung saya lihat begitu. Karena itu, aparat pemerintah harus benar-benar turun ke desa. Jangan cuma periksa di atas kertas. Karena di Papua ini contohnya, kampungnya ada, unsur legalitas lengkap, tapi dimanipulasi jumlah penduduknya,” papar politikus asal Papua itu.
Sementara dana desa yang jumlahnya besar, hampir mencapai Rp1 miliar, kata Robert, cuma digunakan buat bangun rumah beberapa keluarga saja. Karena itu, sangat penting bagi Mendagri turun langsung melakukan evaluasi terhadap desa-desa yang ada sekarang ini di Papua.
“Bayangkan kalau satu KK di dalamnya 4 orang, berarti ada 20 orang dapat bantuan desa hampir mencapai Rp 1miliar per tahun. Kalau segitu ya bagi-bagi saja. Satu orang bisa dapat Rp80 juta. Akhirnya kan (dana desa) tidak efisien. Padahal, bisa buat kegiatan dan pembangunan infrastruktur segala macam,” katanya.
Bahkan, ironinya dana desa ditarik ke ranah politik sebab dikucurkan, tapi hanya mengena ke beberapa orang saja. Hal ini yang biasa terjadi di Pilkada, Pemilu legislatif segala macam. Makanya sekarang banyak kepala daerah usulkan pembuatan kampung-kampung baru tapi masyarakat dan orangnya ya cuma 20 orang.
“Ini dimana-mana muncul kampung-kampung baru. Jadi jangan salahkan kepala kampung tapi salahkan kepala daerah,” katanya.
Sumber: jawapos.com
Berita Lainnya
Diduga Dibunuh, Ibu dan Anak di Sigi Ditemukan Tewas Bersimbah Darah
Komisi XI Himbau Masyarakat Awasi Pengelolaan Dana Desa
Tidak Satu Dua Orang! Ribuan Pengacara Bersedia Membantu UAS
Bupati Kampar Hadiri Rakor Terkait Penanggulangan Corona Bersama Gubri dan Forkopimda Riau
BUALBUAL Yong Dolah: Kisah Itik dan Angsa Yang pandai bercakap
Sekwan Ingkar Janji, FORKAPERI Pinta Bupati Rohil Copot Jabatan Syamsuri
Diskominfops Inhil Ikuti Rapat Finalisasi Dan Penandatanganan PKS Dengan BSSN
Tiga Anak Bengkalis Raih Juara II Cabang Fahmil Qur’an Pada MTQ Nasional
Irwan: Pansel Bank Riau Kepri Bisa Dibatalkan
Poto Selfie Berdarah Ronaldo Menjadi Viral Didunia Maya
Dermaga sandar Bandar Sri Junjungan Siap Melayani RoRo Dumai-Malaka
Besok, Panglima TNI dan Kapolri Turun ke Riau "Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan"