PILIHAN
Ketua DPRD H. Khairul Umam Apresiasi Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah TA 2020
BUALBUAL.com - Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar Sosialisai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020. Bertempat di lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Bengkalis H. Khairul Umam serta anggota dr. Morison Bationg Sihite, H. Adri, Laurensius Tampubolon, dan H. Zamzami, Senin (03/02/2020).
Ketua DPRD Kabupaten Bengalis H. Khairul Umam mengapresiasi adanya sosialisasi ini menjadi tolok ukur dalam melakukan kegiatan untuk menghindari tindak pidana korupsi, baik di pemerintahan maupun DPRD.
“Pencegahan korupsi bisa dilakukan dari kegiatan sosialisasi. kurangnya pengetahuan tentang hukum dapat menjadikan seseorang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, maka kami menghimbau kepada seluruh rekan-rekan yang ada di DPRD untuk berhati-hati dalam menggunakan anggaran dan kewenangan agar terhindar dari tindak pidana korupsi.”
Kemudian dalam sambutan Bupati Bengkalis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah H. Bustami, HY menyampaikan bahwa APBD memiliki peranan yang cukup penting untuk mempercepat gerak roda pembangunan, terutama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Proses pelaksanaan APBD merupakan tahapan yang fundamental dan harus dilaksanakan dengan seksama sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, pelaksanaan sosialisasi ini memiliki makna yang sangat strategis dalam kerangka pelaksanaan program kegiatan untuk tahun anggaran 2020 dan sekaligus untuk mewujudkan kesamaan persepsi berkenaan dengan kewenangan dan tanggung jawab setiap unsur pengelola keuangan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”
Kepada narasumber, Morison Bationg Sihite mempertanyakan terkait tindak pidana korupsi yang tidak diinginkan oleh masyarakat namun hingga saat ini masih saja terjadi, contoh kasus penyalahgunaan tandatangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.
Menurut Kepala Kejaksaan Negeri, Nanik Kushartanti, “Pengelolaan anggaran rawan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga kejaksaan negeri melakukan kontrol yang sangat ketat dan menghimbau kepada pengguna anggaran maupun lainnya untuk bekerja sebaik mungkin agar terhindar dari tindak pidana korupsi.”
Hadir dalam kegiatan tersebut kepala dinas, serta unsur forkompinda dan narasumber Kepala Unit Tipikor Polres Bengkalis IPDA Hasan Basri. (Adf/hms)
Berita Lainnya
Asri Auzar Dilantik Jadi Waka DPRD Riau
Warga Kampung Lalang Curhat Pada Anggota DPRD Septian Nugraha
DPRD Riau Berharap Perubahan ke Syariah Menjadikan BRK Lebih Baik
Penghasilan Guru PAUD Terancam Hilang, DPR Minta Kebijakan Kemendikbud
DPRD Kabupaten Bintan Gelar Rapat Paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2019
Ketua DPRD Buka Acara Open Table Tennis Acuda Cup
Wow…. Pemprov Sudah 4 Kali Layangkan Surat Ke Arya Duta Hotel DPRD Riau Usul Putus Kontrak
Dorong Peningkatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sulaiman MZ Buka Pelatihan Photo dan Videography
Jumlah media yang sudah diakomodir Humas DPRD Lampung Utara
DPRD Riau: KPID Tak Kunjung dilantik Terkendala Kewenangan Anggaran
Saran DPRD Riau, Pemprov Pembangunan Jalan Daerah Diserahkan ke Pusat
DPRD Inhil Gelar Rapat Paripurna Istimewa Milad Inhil Ke-58