20 Indikator Pemerintahan Digital Dipenuhi, Pemprov Riau Masih Diminta Lengkapi Eviden
BUALBUAL.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengikuti wawancara evaluasi kinerja pemerintahan digital bersama asesor eksternal yang ditunjuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Kegiatan tersebut berlangsung di Riau Command Center, Menara Lancang Kuning, dan dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Syahrial Abdi, Kamis (24/9/2026).
Syahrial Abdi mengatakan, evaluasi tersebut merupakan bagian dari penilaian nasional terhadap implementasi pemerintahan digital di seluruh pemerintah daerah.
"Hari ini kita mengikuti evaluasi pemerintahan digital dari Kementerian PANRB. Jadi mereka menunjuk pihak ketiga independen untuk memberi penilaian terhadap seluruh pemerintah daerah untuk implementasi Pemerintahan Digital," kata Syahrial.
Ia menjelaskan, pemerintahan digital bukan merupakan hal baru. Sebelumnya, konsep tersebut dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, saat ini terdapat pengembangan pada indikator penilaiannya.
"Pemdigi ini sebenarnya bukan barang baru. Kalau yang kita kenal dulu adalah SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Dulu terdapat 12 indikator yang sekarang ditambah menjadi 20 indikator yang kemudian akan menggambarkan sejauh mana pemerintahan itu melaksanakan pemerintahan digital," jelasnya.
Dari 20 indikator yang menjadi objek penilaian, Syahrial menyebut Pemprov Riau secara prinsip telah memenuhi seluruh indikator tersebut.
"Hari ini, dari 20 indikator itu, Alhamdulillah Pemprov Riau secara prinsip sudah memenuhi semua. Sudah mengirimkan semua bukti terkait kebijakan, peraturan," ungkapnya.
Meski demikian, tim asesor eksternal masih meminta sejumlah bukti tambahan atau eviden fisik yang menunjukkan implementasi pemerintahan digital di lapangan.
"Namun, ada beberapa hal yang mereka minta berupa eviden yang menggambarkan bahwa secara fisik itu ada. Contoh, pelayanan perizinan di DPMPTSP, pelayanan pajak di Bapenda, layanan kepegawaian di BKD yang sudah dilakukan secara digital, namun mereka butuh bukti yang menggambarkan bahwa proses itu benar-benar terjadi," tutur Syahrial.
Terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan pemerintahan digital, Pemprov Riau juga telah melakukan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
"Kita juga sudah kolaborasikan BPSDM, Diskominfo dan Bappeda serta Biro Organisasi untuk membuat modul-modul pembelajaran digital yang bisa diakses secara digital baik oleh ASN maupun masyarakat," pungkasnya.
(MC Riau/mcy)