
BUALBUAL.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru mendesak pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk meninjau ulang kebijakan penyitaan dan pencabutan seluruh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau. Kebijakan penghentian total tersebut dinilai berpotensi memicu guncangan ekonomi hebat, terutama di Kabupaten Pelalawan sebagai pusat basis industri, serta merembet melumpuhkan perekonomian Provinsi Riau secara keseluruhan.
Sekretaris Umum HMI Cabang Pekanbaru, Hadi Surya Pratama, menegaskan bahwa pada prinsipnya kader HMI mendukung penuh upaya negara dalam membenahi tata kelola kehutanan dan menegakkan supremasi hukum. Namun, langkah penertiban yang berujung pada penutupan total seluruh areal kerja seluas 338.536 hektare beserta aktivitas industrinya dinilai sangat berisiko dan mengancam stabilitas sosial-ekonomi masyarakat Riau.
"Kami berdiri di garis terdepan untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan rakyat Riau. Penegakan hukum kehutanan adalah keharusan, tetapi jangan sampai kebijakan yang diambil tanpa skema transisi yang matang justru mematikan nadi perekonomian daerah dan mengorbankan periuk nasi puluhan ribu kepala keluarga," ujar Hadi Surya Pratama dalam keterangan resminya di Pekanbaru, Jumat (20/11/2026).
Hadi menyoroti dampak paling krusial yang akan langsung dirasakan oleh Kabupaten Pelalawan sebagai jantung operasional dan industri hilir PT RAPP. Selama bertahun-tahun, keberadaan ekosistem industri kehutanan dan kertas di Pangkalan Kerinci dan sekitarnya telah menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Pelalawan—mulai dari penyerapan ribuan tenaga kerja lokal, perputaran uang di sektor UMKM, usaha kontraktor lokal, transportasi, hingga sektor jasa dan perdagangan masyarakat. Jika operasional berhenti total, Pelalawan berpotensi menghadapi gelombang pengangguran terbuka secara mendadak dan lumpuhnya aktivitas ekonomi warga.
Dalam skala makro Provinsi Riau, Hadi memaparkan bahwa rantai pasok kehutanan dan industri hilir PT RAPP terhubung erat dengan berbagai kabupaten penyangga, seperti Siak, Kuantan Singingi, Kampar, hingga Kepulauan Meranti. Kontraksi tajam pada sektor industri pengolahan dan kehutanan akibat penyitaan menyeluruh ini dipastikan akan menekan laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau, mengurangi daya beli masyarakat, serta menurunkan penerimaan fiskal dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menopang pembiayaan infrastruktur dan layanan publik di Provinsi Riau.
Dari sudut pandang yuridis, HMI Cabang Pekanbaru menilai pemerintah memiliki ruang hukum yang memadai untuk menempuh jalan tengah yang berkeadilan agar penertiban kawasan hutan tetap berjalan tanpa mematikan roda ekonomi rakyat. Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, mekanisme penertiban dapat ditempuh melalui penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, serta pemulihan aset. Ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi menyediakan instrumen sanksi administratif dan pembenahan tata kelola tanpa harus menghentikan total operasional industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, stabilitas ekonomi Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau, serta asas hukum administrasi negara, HMI Cabang Pekanbaru meminta pemerintah pusat dan Satgas PKH untuk mengkaji ulang keputusan penyitaan seluruh perizinan PT RAPP. Pemerintah diharapkan memprioritaskan penyelesaian berbasis denda administratif, audit kepatuhan menyeluruh, dan restrukturisasi tata kelola di bawah pengawasan ketat negara, disertai jaminan perlindungan sosial agar tidak terjadi PHK massal maupun terputusnya kemitraan ekonomi masyarakat lokal.
"Negara harus hadir tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pelindung masa depan ekonomi rakyatnya. Jangan sampai upaya menertibkan kawasan hutan justru melumpuhkan Pelalawan dan melahirkan krisis pengangguran serta kemiskinan baru di Bumi Lancang Kuning," tutup Hadi Surya Pratama.