88 Warga Diduga Jadi Kedok Pembiayaan Rp17,6 Miliar, Skandal BRK Syariah Siak Segera Disidang!

Selasa, 17 November 2026

BUALBUAL.com, PEKANBARU – Kasus dugaan korupsi pencairan fasilitas pembiayaan di Bank Riau Kepri (BRK) Syariah Cabang Siak Sri Indrapura segera memasuki tahap persidangan. Berkas perkara dua tersangka telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (17/11/2026).

Kepastian tersebut disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak, Frederick Cristian Simamora.

"Sudah dilimpahkan, Bang. Selasa ini mulai sidang dakwaannya di Pengadilan Tipikor Negeri Pekanbaru," kata Frederick, Senin (16/11/2026).

Sebelumnya, perkara ini ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau. Penyidik telah melaksanakan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum pada Rabu (30/9/2026).

Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan dua orang tersangka, yakni Angga Saputra, mantan Account Officer BRK Syariah Cabang Siak, serta Hendra, seorang wiraswasta yang diduga menjadi salah satu penerima manfaat utama aliran dana pembiayaan.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, dugaan korupsi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp18.920.492.975 atau sekitar Rp18,92 miliar.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan penyaluran pembiayaan KUR Islamic Banking (iB) Kecil dan Pembiayaan Agribisnis menggunakan akad murabahah selama periode April 2023 hingga April 2024.

Hasil penyidikan mengungkap sebanyak 88 debitur memperoleh fasilitas pembiayaan dengan total plafon mencapai Rp17,6 miliar. Namun, dana yang dicairkan diduga tidak digunakan sesuai tujuan pengajuan dan justru dialihkan kepada 24 pihak penerima manfaat.

Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan realisasi subsidi bunga yang tidak tepat sasaran dengan nilai sekitar Rp1,32 miliar.

Modus Libatkan Warga dengan Iming-iming Kompensasi

Dalam menjalankan aksinya, para pihak yang diduga terlibat menggunakan modus mengajak masyarakat bergabung dalam kelompok tani. Warga kemudian diminta menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) untuk keperluan pengajuan pembiayaan ke bank.

Para calon debitur dijanjikan uang kompensasi sekitar Rp10 juta hingga Rp14 juta serta kebun kelapa sawit seluas satu hektare setelah pinjaman dinyatakan lunas.

Namun, masyarakat diduga tidak mengetahui bahwa identitas mereka digunakan untuk mengajukan pembiayaan hingga Rp200 juta per orang.

Mereka hanya diminta menandatangani sejumlah dokumen, sementara dana hasil pencairan pembiayaan diduga dinikmati oleh pihak lain.

Dalam perkara ini, Angga Saputra diduga berperan memproses pengajuan hingga pencairan pembiayaan terhadap 88 nasabah. Ia juga diduga menerima keuntungan sebesar Rp5 juta dari setiap nasabah, dengan total mencapai Rp440 juta.

Sementara itu, Hendra diduga menjadi salah satu penerima manfaat utama. Berdasarkan bukti transfer yang ditemukan penyidik, Hendra disebut menerima aliran dana sekitar Rp4,16 miliar.

Dengan dilimpahkannya berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru, kasus dugaan korupsi pembiayaan BRK Syariah Cabang Siak kini memasuki tahap persidangan.

Kedua tersangka akan menjalani sidang perdana untuk mendengarkan pembacaan dakwaan pada Selasa (17/11/2026).