
BUALBUAL.com - Penanganan kasus penyerangan terhadap 25 warga di kebun sawit eks PT Torganda, kawasan Batang Kumu, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), masih menyisakan tanda tanya.
Meski sembilan orang telah ditangkap dan ditahan, sosok yang diduga menjadi dalang atau aktor intelektual di balik aksi kekerasan tersebut hingga kini belum terungkap.
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau, Kombes Hasyim Risahondua, yang dikonfirmasi mengenai perkembangan penanganan perkara ini belum memberikan jawaban.
Belum terungkapnya aktor intelektual tersebut mendapat sorotan dari Pengamat Kebijakan Publik Riau, Rawa El Amady. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga menggerakkan penyerangan.
Menurut Rawa, perkara ini tidak bisa hanya dipandang sebagai konflik perebutan lahan. Penyerangan terhadap puluhan warga merupakan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang diduga menjadi aktor intelektual.
"Menurut saya bukan hanya soal peristiwa konflik, tapi ini peristiwa kriminal yang dilakukan oleh kelompok orang yang diduga bersinggungan dengan Agrinas. Yang namanya pidana dalangnya harus diusut tuntas. Semua orang sama di mata hukum," kata Rawa saat diwawancarai di Pekanbaru, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan lahan tersebut bermula ketika areal yang sebelumnya dikelola PT Torganda disita Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) karena diklaim berstatus kawasan hutan.
Selanjutnya, lahan tersebut diserahkan kepada perusahaan negara PT Agrinas Palma Nusantara (APN) untuk dikelola. Namun, masyarakat juga mengklaim areal tersebut sebagai milik mereka.
Perbedaan klaim atas lahan inilah yang kemudian berujung pada aksi kekerasan terhadap warga.
Rawa menegaskan, Agrinas sebagai perusahaan negara tidak serta-merta dapat mewakili negara untuk mengambil alih hak masyarakat.
"Jika secara hukum bisa dibuktikan bahwa aktor intelektualnya adalah pihak Agrinas, maka mereka dihukum secara pidana karena tindakan kekerasan tersebut," tegas Rawa yang juga dosen Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
Ia mendesak kepolisian, bupati, gubernur hingga presiden mengambil langkah tegas untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam penyerangan tersebut.
"Jadi, polisi, bupati, gubernur dan presiden harus menindak tegas pelaku dan menguak aktor intelektualnya. Dan tanah tersebut disahkan secara legal sebagai milik masyarakat," ujarnya.
Terkait status lahan yang disebut berada di kawasan hutan, Rawa mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.
Menurutnya, negara perlu mengutamakan solusi hukum yang telah ada, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola lahan selama satu periode tanam sebelum secara bertahap mengganti jenis tanaman lainnya.
"Jika negara tidak menyerahkan kepada masyarakat, maka secara nyata negara melakukan kekerasan yang melanggar HAM atas hak masyarakat tersebut," katanya.
Rawa juga mengingatkan pemerintah agar tidak membalik urutan penyelesaian persoalan. Menurutnya, penegakan hukum pidana harus didahulukan sebelum upaya mediasi dilakukan.
"Setelah persoalan pidananya tertangani, pihak pemerintah dalam hal ini bupati baru melakukan upaya mediasi dengan masyarakat tentang pemanfaatan lahan satu periode tanam tersebut," jelasnya.
Selain itu, bupati diminta mengadvokasi bukti kepemilikan masyarakat, baik melalui aspek hukum administrasi maupun bukti hak akses dan budaya yang dimiliki masyarakat.
"Jangan mediasi dulu, pelaku dibiarkan. Tangkap dulu, baru bicara soal pemanfaatan lahan," pungkas Rawa.
Warga Minta Aktor Intelektual Diungkap
Desakan agar kasus tersebut diusut hingga tuntas juga disampaikan juru bicara masyarakat atau korban, Abdul Aziz.
Ia mengapresiasi langkah cepat Polda Riau dalam menangani kasus penyerangan tersebut. Namun, ia meminta kepolisian tetap konsisten mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual di balik aksi kekerasan itu.
Menurut Aziz, pengungkapan dalang penyerangan penting agar kejadian serupa tidak menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di masa mendatang.
"Biar hal semacam ini tidak menjadi preseden buruk terkait penegakan hukum ke depannya. Saya yakin Pak Kapolri Jenderal Suyudi, sangat konsisten dalam penegakan hukum dan tidak tebang pilih. Jenderal-jenderal saja disikat, konon lagi yang hanya aktor-aktor lokal di daerah," tegas Aziz.
Aziz juga mempersoalkan dasar penyitaan lahan oleh Satgas PKH yang disebut karena areal tersebut berstatus kawasan hutan.
Menurutnya, penetapan status kawasan hutan harus melalui serangkaian tahapan pembuktian, bukan hanya mengandalkan dokumen sepihak dari instansi kehutanan.
"Tidak mengandalkan bukti sepihak yang dikeluarkan oleh kehutanan. Sebab tahapan untuk menjadikan sehamparan lahan menjadi kawasan hutan, tahapannya panjang. Semua tahapan itu pasti ada bukti-buktinya. Bukan sekadar SK dan peta. Kalau cuma peta, anak kecil pun bisa membuatnya," ujar Aziz yang juga pendiri Jaringan Rakyat Antar Kampung (Jaraka) Institut.
Ia mengatakan, apabila hasil pembuktian menunjukkan areal tersebut benar merupakan kawasan hutan, pemerintah dapat menerapkan solusi terhadap lahan yang telanjur dikelola masyarakat. Salah satunya dengan memberikan kesempatan pengelolaan selama satu daur.
Namun, jika lahan tersebut bukan kawasan hutan tetapi dipaksakan untuk diakui sebagai kawasan hutan, Aziz mempertanyakan dasar hukum yang digunakan pemerintah.
"Tapi kalau lahan itu bukan kawasan hutan namun dipaksakan untuk diakui sebagai kawasan hutan, maka pertanyaan sederhana saja menjadi muncul. Hukum apa yang sedang di pertontonkan di Republik ini?" katanya.
Polisi Ungkap Pelaku Dibayar Rp300 Ribu
Kasus penyerangan terhadap warga terjadi di kawasan perkebunan sawit Kecamatan Tambusai Utara, Rohul, Jumat (14/8/2026).
Saat kejadian, para korban sedang beristirahat di mess setelah bekerja membersihkan kebun. Tiba-tiba, sekelompok orang yang diperkirakan berjumlah ratusan datang menggunakan lima mobil dan langsung menyerang warga dengan berbagai jenis senjata.
Akibat kejadian tersebut, sekitar 25 warga mengalami luka parah. Bahkan, satu orang dilaporkan berada dalam kondisi kritis.
Peristiwa itu diduga berkaitan dengan sengketa lahan perkebunan sawit di Afdeling 19 dan 21 yang diklaim milik warga, tetapi dikelola PT Agrinas Palma Nusantara.
Warga menduga adanya peran pihak Agrinas dalam penyerangan tersebut. Namun, perusahaan itu menegaskan tidak berada dalam posisi untuk memihak salah satu kelompok dalam konflik internal tersebut.
Pasca kejadian, Polda Riau menangkap sembilan orang yang diduga terlibat, masing-masing berinisial IG, MR, Y, YN, IR, AS, AT, AZ, dan SZ. Seluruhnya kini ditahan di Mapolda Riau.
Polisi mengungkapkan, para pelaku dibayar untuk menyerang dan mengusir warga yang sedang bekerja di kebun sawit Afdeling 15, 19, dan 21. Berdasarkan hasil pemeriksaan, masing-masing pelaku menerima bayaran sebesar Rp300.000.
Sementara itu, terkait kemungkinan keterlibatan pihak PT Agrinas Palma Nusantara, polisi menyatakan masih melakukan penyelidikan.
Surat Kuasa Agrinas Diminta Jadi Petunjuk
Sebelumnya, Abdul Aziz juga meminta penyidik menelusuri aktor intelektual penyerangan melalui sejumlah petunjuk, termasuk surat penasihat hukum PT Agrinas Palma Nusantara yang beredar di publik.
"Soal siapa aktor intelektualnya tentu bisa dilacak dari surat PH (Penasihat Hukum) PT Agrinas Palma Nusantara yang beredar di publik. Surat itu tertanggal 14 Agustus dan kejadian tanggal 14 juga," kata Aziz saat diwawancarai wartawan beberapa waktu lalu.
Menurutnya, surat tersebut dapat menjadi petunjuk untuk menelusuri pimpinan Agrinas yang menandatangani surat kuasa hingga penasihat hukum perusahaan yang menyusun isi surat tersebut.
Aziz juga menilai aktivitas Agrinas telah menimbulkan keresahan di sejumlah daerah. Tidak hanya di Rohul, tetapi juga di Kampar, Pelalawan, dan Indragiri Hulu (Inhu).
"Perusahaan ini malah berusaha mengadu domba, memakai jasa pihak-pihak tertentu demi mencapai keinginannya, tak terkecuali KSO (kerja sama operasional) yang sengaja direkrut dari orang-orang lokal," ujarnya.
Ia menduga persoalan tersebut tidak terlepas dari keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan kebun sawit. Menurutnya, negara dijadikan tameng untuk membenarkan pengambilalihan lahan masyarakat.
"Saya mengatakan ini perampasan karena tidak ada putusan pengadilan apakah kebun sawit itu boleh disita atau tidak," ucapnya.
Aziz menegaskan, apabila penguasaan kembali lahan dilakukan dengan alasan berada di kawasan hutan, status tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu.
Ia menyebut terdapat ketentuan dalam PP Nomor 45 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 mengenai penguasaan kembali. Namun, menurutnya, penguasaan kembali baru dapat dilakukan setelah pembuktian bahwa areal tersebut benar berada di kawasan hutan.
Aziz juga menyebut bahwa hingga 2016, kawasan hutan di Riau masih berstatus penunjukan, sementara kebun-kebun sawit yang dipersoalkan telah ada sebelum tahun tersebut.
Menurutnya, apabila mengacu pada ketentuan yang berlaku, hak-hak masyarakat seharusnya dikeluarkan melalui proses penataan batas atau enclave.
"Pertanyaannya, kapan penataan batas dilakukan?" katanya.
Karena persoalan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, Aziz meminta Komisi III DPR RI turun tangan menangani persoalan tersebut, termasuk mendorong KPK menelusuri berbagai hal yang dinilai perlu diperiksa.
Ia menilai masih banyak aspek yang perlu ditelusuri dalam pengelolaan kebun yang telah disita. Menurutnya, keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan luas perkebunan sawit yang diambil alih pengelolaannya.