Ada Apa dengan Anggaran DPRD Rohul? Mahasiswa Desak Kejati Periksa Perjalanan Dinas 2024-2026

Kamis, 19 November 2026

PEKANBARU, BUALBUAL.com – Dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menjadi sorotan mahasiswa. Sebanyak 10 orang yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Anti Korupsi Rokan Hulu (FMAK-RH) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).

Aksi yang dikoordinatori Ariyan Wiranata tersebut mendesak Kejati Riau segera mengusut dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD Rokan Hulu.

Dalam aksinya, mahasiswa membawa sejumlah poster dan menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan. Mereka meminta Kejati Riau menerbitkan surat perintah penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.

Ada beberapa persoalan yang menjadi sorotan FMAK-RH, di antaranya dugaan fasilitas ganda antara kendaraan dinas dan tunjangan transportasi, dugaan penggelembungan anggaran makan dan minum rapat, hingga dugaan perjalanan dinas fiktif melalui surat perintah perjalanan dinas (SPPD).

Mahasiswa juga meminta tim penegak hukum memeriksa dokumen keuangan Sekretariat DPRD Rokan Hulu untuk tahun anggaran 2024 hingga 2026.

Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup bukti perjalanan dinas, tiket transportasi, akomodasi hotel, daftar hadir, konsumsi rapat, serta rencana dan realisasi anggaran kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di Jakarta pada tahun anggaran 2026.

Tak hanya itu, FMAK-RH mendesak Kejati Riau memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran, mulai dari pimpinan DPRD, sekretaris dewan, bendahara pengeluaran, pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga pihak lain yang tercantum dalam dokumen keuangan.

Mereka meminta apabila ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup, perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain mendesak Kejati Riau, mahasiswa juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau melakukan audit investigatif dengan tujuan tertentu terhadap anggaran operasional dan perjalanan dinas DPRD Rokan Hulu.

Audit tersebut dinilai penting untuk menelusuri penggunaan anggaran berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis, sekaligus menghitung apabila terdapat potensi kerugian keuangan negara.

FMAK-RH turut meminta pimpinan DPRD Rokan Hulu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat, khususnya terkait penggunaan anggaran perjalanan dinas.

Berkas tuntutan mahasiswa diterima Kepala Urusan Keamanan Dalam (Kaurkamdal) Kejati Riau, Victorwood, sekitar pukul 14.35 WIB. Setelah menyerahkan tuntutan, massa aksi membubarkan diri secara tertib pada pukul 14.40 WIB.

Hingga aksi berakhir, mahasiswa berharap Kejati Riau segera menindaklanjuti laporan dan tuntutan tersebut agar pengelolaan anggaran publik di Kabupaten Rokan Hulu dapat berjalan transparan dan akuntabel.