Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi V, Aherson, bahwa Biro Kesra belum melakukan verifikasi proposal jika bantuan tersebut digulirkan tahun 2018 ini. Dijelaskan Aherson bahwa pada APBD Murni 2018, Riau tidak memiliki alokasi untuk bantuan kegiatan keagamaan serta beasiswa bagi masyarakat kurang mampu pada Biro Kesra. Untuk itu, pihaknya berencana memasukkan program tersebut pada APBD Perubahan 2018 ini. “Akan tetapi untuk memasukkannya ke APBD Perubahan, verifikasi proposal calon penerima bantuan harus selesai pada akhir Mei ini. Hal itu tidak bisa dikejarkan oleh Pemprov, jadi tentu tidak ada program tersebut pada tahun ini,” tegas Aherson pada Senin (21/5/2018). Termasuk juga kegiatan pemberian bantuan kegiatan seperti bantuan untuk perbaikan perlengkapan masjid seperti sound system, penerangan, kegiatan keagaaman, PDTA, dan sebagainya. “Sedangkan pembangunan fisik masjid tidak ada di Kesra, itu masuknya ke Perkim,” kata Politisi Partai Demokrat ini. Selain itu dalam hearing tadi siang juga bantuan kegiatan keagamaan ini akan dicoba untuk dimasukkan pada APBD Murni 2019. Untuk kegiatan tersebut, verifikasinya harus dilakukan paling lambat pada Juni 2018 mendatang. Untuk itu, pemprov masih dapat mengejar proses tersebut supaya bisa terwujud di tahun depan. “Di sini kita memberikan banyak masukkan dari para anggota komisi. Kita meminta agar persyaratan dalam pengajuan proposal itu tidak dipersulit. Khususnya pada masyarakat pedesaan yang memiliki kemapuan administrasi terbatas,” sebut Aherson.