Alat Rapid Test Tidak Cukup untuk ODP, Satu Lagi Pasien PDP Covid-19 di Dumai Riau Meninggal Dunia
BUALBUAL.com - Alat rapid test atau alat pengecekan secara cepat untuk virus corona pada tubuh seseorang telah tiba di Riau sebanyak 4.800 unit, Sabtu (28/3). Alat ini, nantinya akan didistribusikan ke kabupaten/kota di Riau yang saat ini sudah terdata ada orang dalam pemantauan (ODP). Namun hingga kemarin sudah terdata 5.436 ODP di Riau. Tentunya alat dari pemerintah pusat itu masih kurang dari keperluan saat ini. Informasi yang diterima Riau Pos, Pemprov Riau sebelumnya mengajukan 6.000 alat rapid test. Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Riau Mimi Yuliani Nazir mengatakan, pendistribusian alat rapid test tersebut nantinya akan disesuaikan dengan jumlah ODP pada masing-masing kabupaten/kota. Selain untuk ODP, alat ini juga akan digunakan untuk mengecek tenaga kesehatan yang ada. “Jadi pendistribusiannya berdasarkan jumlah ODP. Kemudian dilebihkan sedikit untuk mengecek tenaga medis di daerah juga. Kalau sampai saat ini, jumlah ODP yang terbanyak ada di Kabupaten Bengkalis,” ujar Mimi Yuliani Nazir, Sabtu (28/3). Saat dikonfirmasi ulang terkait untuk mengatasi kekurangan itu, Mimi yang dihubungi Riau Pos belum memberikan jawaban. Sebelumnya, data yang dimiliki Diskes Riau, ODP di Bengkalis sejak 3-28 Maret terdata sebanyak 1.653 orang. Kemudian Kampar 1.281 orang, Rokan Hilir 713 orang, Rokan Hulu 670 orang, Kuantan Singingi 32 orang, Pekanbaru 293 orang, Dumai 135 orang, Siak 135 orang, Kepulauan Meranti 126 orang, Pelalawan 30 orang, Indra Hilir 103 orang, dan Indragiri Hulu 265 orang. “Untuk ODP secara keseluruhan terhitung sejak 3 hingga 28 Maret 2020 mencapai 5.436 orang. Jumlah tersebut terus meningkat akibat pulangnya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang merupakan warga Riau dari Malaysia,” sebutnya. Dari jumlah ODP sebanyak 5.436 tersebut, 57 di antaranya sudah selesai menjalani pengawasan. Sehingga total ODP saat ini berjumlah 5.379. Sedangkan untuk pasien dalam pengawasan (PDP), hingga saat ini 75 orang. Dari 75 orang tersebut, 62 orang di antaranya masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit di Riau. “Untuk PDP yang sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang ada 23 orang. Sedangkan satu pasien positif corona di Riau saat ini masih dirawat di ruang isolasi RSUD Arifin Achmad,” ujarnya. Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar melaksanakan peninjauan kesiapan Rumah Sakit Madani Pekanbaru dan RSJ Tampan untuk penanganan pasien corona, Sabtu (28/3). Gubri mengatakan, dengan alat rapid test tersebut diharapkan bisa segera diketahui berapa orang dari ODP tersebut yang positif atau negatif corona. “Dengan diketahuinya hasil secara cepat, maka tim medis juga bisa menentukan langkah apa yang akan diambil. Seperti jika negatif, maka tidak akan dilakukan pemantauan atau pengawasan lagi. Sedangkan yang positif bisa langsung ditangani dengan intensif,” sebutnya. Selain alat rapid test, di Riau saat ini juga sudah mendapatkan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga kesehatan. Pasalnya, selama ini APD yang ada cukup terbatas sehingga menyulitkan para tenaga kesehatan. “APD juga sudah datang, dan mulai didistribusikan ke rumah-rumah sakit yang menangani pasien suspect atau positif corona di Riau,” katanya. Terkait peninjauannya ke Rumah Sakit Madani dan RSJ Tampan, Syamsuar menyebut bahwa hal tersebut sebagai bentuk antisipasi jika ada peningkatan pasien suspect corona di Riau karena saat ini, ODP di Riau terus bertambah. “Ini sebagai bentuk langkah antisipasi, kalau nanti ada pasien bertambah kita sudah siap. Khusus untuk Rumah Sakit Madani akan dipersiapkan khusus untuk pasien suspect corona,” jelasnya. Satu Lagi PDP di Dumai Meninggal Sementara itu, satu pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 di Kota Dumai meninggal dunia. Pasien berjenis kelamin laki-laki itu meninggal beberapa jam setelah mendapat perawatan di RSUD Kota Dumai, Jumat (27/3) malam. Dengan demikian maka jumlah PDP di Dumai yang meninggal dunia menjadi dua orang. Sebelumnya ada satu pasien juga yang meninggal dunia. Sekretaris Diskes Kota Dumai dr Syaiful mengatakan pasien tersebut masuk RSUD Kota Dumai pada Jumat (27/3) sekitar pukul 16.00 WIB. “Tidak lama di rawat pasien meninggal dunia. Namun pasien memang memiliki riwayat penyakit pernapasan pneumia,” ujar mantan Dirut RSUD Dumai. Ia mengatakan setelah didiagonis oleh tim dokter, pasien tersebut dimasukkan dalam kategori PDP karena memenuhi sebagian ciri-ciri terpapar COVID-19. “Pasien juga memiliki riwayat perjalanan ke Batam. Setelah didiagnosis dan mempelajari riwayat perjalanan, langsung masuk ruang isolasi. Namun setelah dirawat beberapa jam, sekitar pukul 22.40 WIB meninggal,” tuturnya. Ia mengatakan pasien dikebumikan dengan prosedur dan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. “Jadi pasien dianggap sebagai pasien infeksius dan alhamdulillah keluarga pasien menerima,” tuturnya. Dikatakan, pihaknya juga bakal melakukan tracking kontak pasien agar bisa di pantau. “Hasil laboratorium memang cukup lama keluar, ini yang menjadi kendala kami untuk tracking kontak,” tuturnya. Untuk mengatasi permasalah tersebut pihaknya masih menunggu alat rapid test yang dalam waktu dekat akan dikirim ke Dumai. “Mudah-mudahan dalam beberapa hari, sehingga kita bisa langsung mengambil tindakan strategis,” sebutnya. Selain itu, pihaknya juga saat ini tengah mempersiapkan tambahan ruangan isolasi di RSUD Kota Dumai. “Ada sekitar 30 ruang yang sedang disiapkan karena melihat jumlah PDP meningkat. Namun kami berharap semuanya negatif,” terangnya Informasi yang dihimpun dari website COVID-19.dumaikota.go.id kasus COVID-19 di Kota Dumai berjumlah 171 kasus hingga Sabtu (28/3) pukul 18.00 WIB. Dengan rincian 160 orang kategori orang dalam pemantauan (ODP) dan 11 pasien dalam pengawasan. Dari jumlah ini, dua orang meninggal, satu dinyatakan negatif dan diperbolehkan pulang, dan delapan orang masih dirawat. Masing-masing yang dirawat enam di RSUD Dumai dan dua di RS Pertamina Dumai. 67 TKI dari Malaysia Tidak Miliki Gejala Sementara itu, Pelabuhan Domestik Bandar Sri Junjungan (BSJ) Kota Dumai masih menjadi pelabuhan transit para TKI asal Sumatera untuk kembali ke daerah mereka masing-masing. Tercatat sebanyak 67 TKI dari Malaysia yang tiba, Sabtu (28/3). “Data yang kami terima hari ini (kemarin, red) ada 67 warga negara Indonesia (WNI) dipulangkan dari Malaysia lewat Tanjung Balai Karimun dan turun ke Dumai,” ujar Kapolres Dumai AKBP Andri Ananta Yudistira yang hampir setiap hari memantau kepulangan TKI dari Malaysia tersebut. Data yang diperoleh, 67 TKI tersebut berasal dari berbagai daerah seperti Aceh satu orang, Sumatera Barat enam orang, Rupat 18, Dumai delapan orang, Tenggayun satu orang, Sumatera Utara 30 orang, Tembilahan satu orang, Jambi satu orang dan Pekanbaru satu orang. Ia mengatakan untuk mencegah masuknya COVID-19, kesehatan mereka sudah diperiksa terlebih dahulu oleh KKP di Tanjung Balai Karimun. Sampai di Dumai juga diperiksa kembali dan disemprot dengan cairan disinfektan. “Dari hasil pemeriksaan tim medis, mereka semua dalam kondisi sehat dan belum terindikasi terpapar COVID-19,” tambahnya. Ia mengatakan sebelum pulang ke daerah asal, pihaknya mengedukasi mereka dan menyosialisasikan bahaya COVID-19 kepada para WNI asal Malaysia yang baru tiba. “Kami minta mereka melakukan isolasi mandiri selama 14 hari, mereka langsung masuk bus yang sudah disediakan, jadi tidak berinteraksi dengan masyarakat Dumai,” ujarnya. Data Call Center di Bengkalis Tidak Akurat Pemerintah Kabupaten Bengkalis membuka saluran komunikasi melalui call center 082284849464 bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi seputar COVID-19. Sayangya, informasi yang diberikan tidak akurat sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Riau Pos beberapa kali mendapatkan informasi, khususnya data-data terbaru seputar ODP mau pun PDP yang selalu berseberangan dengan apa yang disampaikan juru bicara Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bengkalis Alwizar. Padahal call center ini berada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Informasi terbaru yang membuktikan data dari call center ini tidak akurat adalah terkait jumlah pasien dalam pengawasan (PDP). Pada Jumat (27/3), call center memberikan data jumlah PDP yang masih dirawat di RSUD Bengkalis enam orang dan RSUD Mandau nihil. Sementara yang sudah keluar dan sehat tiga orang sehingga kalau ditotalkan ada sembilan PDP. Saat ditanya, dua PDP lagi yang dirujuk ke RSUD Mandau, operator call center mengatakan yang dirujuk ke RSUD Mandau bukan PDP, tapi ODP dan mereka tidak dirawat. Begitu juga hingga Sabtu (28/3) siang, jumlah PDP tetap sembilan orang seperti informasi sehari sebelumnya. Padahal sebagaimana disampaikan oleh Kadis Kesehatan Kabupaten Bengkalis dr Ersan Saputra, yakni ada dua PDP yang dirujuk ke RSUD Mandau. Sehingga total PDP berjumlah 11 orang dan ini sesuai dengan informasi yang disampaikan Gubri H Syamsuar, beberapa waktu lalu. Penasaran dengan data tersebut, Riau Pos mencoba mengkonfirmasi drg Sri Sadono Mulyanto selaku Direktur RSUD Mandau. Melalui pesat WhatsApp, pria yang akrab disapa Ibeng ini menjawab ada dua PDP rujukan dari Bengkalis. “Dua Bang, yang dirujuk dari Bengkalis,” ujarnya singkat karena sedang rapat. Terkait hal itu, Direktur Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Bengkalis Fadli Syarifuddin mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis agar melakukan evaluasi terhadap keberadaan call center. “Niatnya bagus, tapi kalau informasi yang disampaikan tidak akurat justru akan menimbulkan kesimpangsiuran dan keresahan di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya. Padahal sambung Fadli, masyarakat perlu informasi yang cepat, tepat dan akurat terkait dengan virus corona. “Kalau data dari call center tidak akurat, nanti media yang memberitakan perkembangan COVID-19 dengan data dari call center juga tidak akurat. Ini sangat mengkhawatirkan,” kata Fadli lagi. Masih menurut Fadli, dari hasil pantauan di lapangan terhadap swalayan di Bengkalis masih ada yang tidak menyediakan hand sanitizer untuk konsumen yang berbelanja. Dirinya berharap kepada Tim Penanganan COVID-19 untuk menindak tegas. “Kalau perlu Pemkab saja cabut izinnya, itupun kalau ada izin,” ujar Fadli seraya menambahkan seharusnya swalayan memiliki izin usaha toko modern IUTM. Sumber: riaupos.co