Anies Beberkan soal Uang Rp 50 M Pilkada 2017 Bukan dari Sandi dan Bukan Utang Bila Menang
Anies Baswedan (Foto: Rifkianto Nugroho)
BUALBUAL.com - Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan pada akhirnya bernada berkaitan ramai kesepakatan hutangnya sebesar Rp 50 miliar ke Menparekraf Sandiaga Uno saat Pemilihan kepala daerah 2017. Anies memperjelas uang Rp 50 miliar itu tidak dari Sandiaga Uno dan bukan hutang bila menang pemilihan kepala daerah.
Hal tersebut diutarakan Anies dalam interviu dengan motivator Merry Riana. Interviu itu diupload account YouTube Merry Riana Jumat (10/2/2023). Team media Merry Riana telah meluluskan interviu itu untuk diambil.
Anies menerangkan saat pemilihan kepala daerah 2017 banyak bantuan yang tiba untuk kampanye. Anies mengaku ada bantuan Rp 50 miliar itu.
"Jadi ini, pada periode kampanye itu banyak lakukan bantuan, banyak, ada yang kami mengetahui, ada yang kami tidak tahu, dan ada yang memberi support langsung apa sukarelawan. Nach selanjutnya ada utang (Rp 50 miliar), sebetulnya bukan utang tetapi support, yang pemberi support ini minta dicatat sebagai hutang, jadi support yang meminta dicatat sebagai hutang," kata Anies.
Anies memperjelas uang Rp 50 miliar itu tidak dari Sandiaga Uno. Anies menyebutkan pemberi Rp 50 miliar itu sebagai pihak 3.
Anies lalu memaparkan isi kesepakatan dengan pemberi Rp 50 miliar itu. Didalamnya, bantuan Rp 50 miliar itu dipandang usai bila Anies-Sandi menang pemilihan kepala daerah maknanya uang itu dipandang seperti wujud support. Tetapi bila kalah, Rp 50 miliar itu dipandang hutang dan Anies-Sandi siap menukarnya.
"Ini kan support untuk sebuah kampanye untuk peralihan untuk kebaikan, jika ini sukses karenanya dicatat sebagai support, ngomong kita gagal dalam pemilihan kepala daerah karenanya jadi hutang yang perlu dibalikkan, jadi itu kan support tuch, siapakah penjaminnya? Yang jamin Pak Kode, jadi uangnya tidak dari Pak Kode, jadi ada faksi ke-3 yang memberikan dukungan, selanjutnya saya mengatakan ada suratnya, surat pengakuan hutang," katanya.
"Saya yang tanda-tangan. Dan dalam surat itu dikatakan jika pemilihan kepala daerah kalah karena itu saya janji saya dan Pak Sandiaga ini janji kembalikan, dan saya dan Pak Kode yang tanda-tangan saya. Jika kita menang pemilihan kepala daerah karena itu ini dipastikan sebagai bukan hutang dan tak perlu jadi selesailah . Maka tersebut yang terjadi, karena itu demikian pemilihan kepala daerah usai menang usai," lanjut Anies.
Anies lalu menerangkan mekanisme kesepakatan bila kalah harus menukar uang itu. Anies menyebutkan bila dianya menang maka ada dalam pemerintah hingga tidak dapat cari uang untuk kembalikan uang itu.
Kebalikannya, bila kalah ia akan ada di luar pemerintah dan dapat menukar uang itu dengan membuat usaha atau lakukan usaha lain.
"Yang penting digarisbawahi mengapa kalah bayar? Umumnya orang berpikiran menang bayar. Jika kalah karena itu saya akan ada di luar pemerintah, karena itu di sana saya mencari uang untuk kembalikan. Kemungkinan saya usaha kemungkinan saya usaha apapun itu agar kembalikan," sebut Anies.
"Jika saya menang, saya masuk pemerintah, saya tidak mencari uang untuk bayar di pemerintah untuk bayar itu. Jika tidak, saya harus ngumpulin uang bayar hutang, tidakkah ini yang menjerat kita sejauh ini secara jenis praktik-praktik fund rising untuk ongkos pemilihan kepala daerah," lanjut Anies.
"Tempo hari kebalikannya jika kalah karena itu saya di luar pemerintah, syah donk mencari uang, syah donk punyai usaha tetapi demikian menang saya masuk pemerintah justru tidak perlu (ditukar). Malah tersebut support anda untuk Jakarta yang lebih bagus, bawa peralihan Jakarta," tambah Anies.
Anies memandang mekanisme kesepakatan itu sebagai sudut pandang baru. Ia memperjelas rumor kesepakatan itu bukan jadi informasi yang mengguncangkan.
"Itu pola pikir baru. Hanya kan itu ada kesepakatan yang karena ada seorang yang ungkap, ya saat ini kita katakan. Ada document-nya . Maka jika memang satu waktu itu dipandang perlu disaksikan, bisa saja, wong tidak ada suatu hal yang hebat di sana," katanya.
Anies memperjelas kesepakatan Rp 50 miliar bukan sebuah hutang yang perlu dibayar. Ia mengutamakan kesepakatan itu telah usai.
"Jadi tidak ada sebuah hutang yang ini hari harus dibayar. Tidak ada. Karena saat Pilkadanya usai, ya usai . Maka, aneh saat saat ini kita bahas masalah ada hutang yang masih belum usai. Telah usai, karena perjanjiannya itu begini," katanya.
Selanjutnya, Anies mengharap kesepakatan mekanisme itu jadi rekomendasi di depan. Ia menyebutkan tidak seluruhnya dukung-mendukung itu jadi hutang.
"Saya mengharap, skema semacam ini menjadi bahan rekomendasi untuk dipikir. Jika memberikan dukungan itu untuk peralihan, bukan memberikan dukungan sebagai investasi untuk kelak dibalikkan berbentuk privilege-privilege," katanya.