Apresiasi Prabowo Cabut Izin RAPP, Aktivis Lingkungan Minta Pemerintah Jangan Salah Langkah!

Minggu, 22 November 2026

BUALBUAL.com - Pengamat perminyakan sekaligus aktivis lingkungan, Johny Setiawan Mundung, mengapresiasi langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau.

Pencabutan izin tersebut dilakukan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) pada Jumat (20/11/2026). Luas areal kerja yang izinnya dicabut disebut mencapai 338.536 hektare.

Johny menilai keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam penegakan hukum di sektor kehutanan, terutama bagi masyarakat adat dan warga desa yang selama ini merasa terdampak aktivitas perusahaan.

"Sebagai masyarakat adat dan aktivis lingkungan, tentu kami bersyukur. Ini merupakan langkah yang patut diapresiasi. Sudah lama masyarakat berharap ada tindakan nyata terhadap persoalan lingkungan di kawasan konsesi perusahaan," ujarnya saat dihubungi, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, keputusan pemerintah tersebut menunjukkan keberanian dalam mengambil tindakan terhadap perusahaan yang dinilai selama ini sulit tersentuh penegakan hukum.

Ia juga menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menurutnya pernah terjadi di kawasan konsesi RAPP. Johny berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum.

"Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu perusahaan saja. Perusahaan lain yang terbukti melakukan pelanggaran juga harus mendapatkan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan," tegasnya.

Minta Lahan Bekas Konsesi Dikembalikan kepada Masyarakat

Selain mengapresiasi pencabutan izin, Johny meminta pemerintah memastikan kawasan bekas konsesi RAPP tidak kembali dikelola perusahaan lain dengan pola pengelolaan yang sama.

Ia berharap lahan tersebut dapat dikembalikan kepada masyarakat adat dan warga desa yang selama ini merasa kehilangan akses terhadap tanah ulayat maupun wilayah kelola mereka.

Johny juga menyinggung keberadaan kebun kelapa sawit yang berada di kawasan hutan dan telah disita pemerintah. Menurutnya, lahan tersebut perlu dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada masyarakat sesuai ketentuan hukum.

"Kalau memang ada kebun sawit di kawasan hutan yang disita pemerintah, kami berharap bisa dikembalikan kepada masyarakat. Begitu juga kawasan yang selama ini ditanami akasia dan eukaliptus. Jangan sampai setelah izin dicabut, justru muncul perusahaan baru yang mengambil alih," katanya.

Ia secara khusus mengingatkan pemerintah agar tidak membentuk perusahaan baru untuk mengambil alih pengelolaan lahan bekas konsesi RAPP.

Sebaliknya, masyarakat perlu diberikan kesempatan mengelola lahan dengan tanaman yang memiliki manfaat ekonomi sekaligus mendukung kelestarian lingkungan.

Beberapa tanaman yang diusulkan Johny antara lain mangga, durian, aren, serta berbagai jenis tanaman buah lainnya.

"Kami tidak ingin ada perusahaan baru yang mengambil alih. Kembalikan kepada masyarakat. Biarkan masyarakat menanam tanaman yang bermanfaat secara ekonomi, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis," ujarnya.

Soroti Dampak Tanaman Akasia dan Eukaliptus

Johny juga menyoroti keberadaan tanaman akasia yang menurutnya telah menyebar ke sejumlah wilayah desa di Riau.

Ia menilai pola perkebunan monokultur akasia perlu dievaluasi karena dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Menurut Johny, tanaman akasia dapat menyebar melalui biji yang terbawa angin sehingga berpotensi tumbuh di luar kawasan yang sebelumnya ditanami perusahaan.

Ia turut menyoroti penggunaan tanaman eukaliptus yang disebutnya bukan tanaman asli daerah setempat.

"Jangan sampai kawasan hutan kita hanya dipenuhi tanaman industri seperti akasia. Kita harus mengembalikan fungsi hutan dengan tanaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekologis setempat," ungkapnya.

Karena itu, ia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan hutan tanaman industri, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.

Minta Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih

Lebih lanjut, Johny meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan karhutla di kawasan konsesi perusahaan kehutanan.

Ia menyebut, berdasarkan informasi yang disampaikannya, WALHI menemukan 38 perusahaan sektor kehutanan mengalami kebakaran di areal konsesi masing-masing selama periode Februari hingga Oktober 2026.

Namun, ia mempertanyakan tindak lanjut penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Johny meminta pemerintah tidak berhenti pada pencabutan izin RAPP, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan lain yang diduga melakukan pelanggaran.

"Perusahaan yang tidak melanggar aturan tentu tidak perlu takut. Namun, perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum. Jangan sampai penegakan hukum hanya berlaku untuk satu perusahaan," tegasnya.

Johny kembali menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan pencabutan izin konsesi RAPP.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan pola pengelolaan kawasan bekas konsesi tersebut agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

"Terima kasih kepada Pak Prabowo. Kami berharap kebijakan ini benar-benar berpihak kepada masyarakat dan lingkungan. Jangan sampai setelah izin dicabut, justru muncul perusahaan baru yang mengambil alih. Kembalikan kawasan hutan kepada fungsi semula dan berikan hak masyarakat adat sesuai ketentuan hukum," tutupnya.