Badko HMI MPO Sumbagteng: Dukung Program Prabowo, Tapi Tetap Harus Dikritisi Secara Objektif
BUALBUAL.com - Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (Badko HMI MPO) Sumatera Bagian Tengah menyambut gagasan Ketua Umum PB HMI MPO, Handy Muharam Nataprawira, terkait evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Evaluasi ini dinilai penting untuk mengukur capaian pembangunan sekaligus mengawal target Indonesia Emas 2045.
Ketua Badko HMI MPO Sumbagteng, **Givo Vrabora**, menegaskan bahwa produktivitas dan kolaborasi generasi muda menjadi kunci menghadapi bonus demografi. Menurutnya, kader HMI harus meninggalkan konflik yang tidak produktif, memperkuat kapasitas intelektual, serta berkontribusi nyata bagi masyarakat.
"Bonus demografi harus menjadi kekuatan bangsa, bukan sekadar angka statistik. Generasi muda harus produktif, mampu berkolaborasi, dan mengambil peran dalam menjawab persoalan bangsa," ujar Givo.
Ia juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, setiap program harus dikawal secara objektif, mulai dari ketepatan sasaran hingga manfaat yang dirasakan masyarakat.
"Program yang baik harus didukung, tetapi pelaksanaannya tetap harus dievaluasi. Dukungan bukan berarti menutup mata terhadap persoalan. Kita ingin kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat," tegasnya.
Sebagai badan koordinasi yang menaungi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi, Givo mendorong kader HMI MPO memperkuat pengawasan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah melalui kajian, kritik konstruktif, dan rekomendasi yang berbasis data.
"Indonesia Emas 2045 tidak boleh berhenti menjadi slogan. HMI harus menjaga independensi, mengawal kekuasaan, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan solusi. Kita mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta berani mengkritisi kebijakan yang perlu diperbaiki," tutup Givo.
Badko HMI MPO Sumbagteng menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan nasional dan memperkuat peran mahasiswa sebagai kekuatan intelektual serta kontrol sosial.