Bikin Stempel 11 Kecamatan, Oknum Satpol PP Bengkalis Diduga Korupsi SPPD Rp1,42 Miliar!

Selasa, 17 November 2026

BUALBUAL.com, BENGKALIS – Dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021–2022 memasuki babak baru. Berkas perkara tersangka berinisial TF (55) resmi dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis, Senin (16/11/2026).

Dalam perkara ini, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp1.429.780.200 atau sekitar Rp1,42 miliar. Penyimpangan tersebut diduga dilakukan melalui praktik pembuatan dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif, meskipun perjalanan dinas yang tercantum dalam dokumen sebenarnya tidak pernah dilaksanakan.

Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto melalui Kasat Reskrim AKP Arthur Joshua Toreh mengungkapkan, berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bengkalis, kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai lebih dari Rp1,4 miliar.

"Perjalanan dinasnya tidak pernah ada, tetapi dokumennya lengkap dan uangnya cair. Nama pegawai digunakan, kuitansi dibuat, bahkan stempel kecamatan pun dibuat sendiri," ungkap AKP Arthur, Selasa (17/11/2026).

TF merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang saat itu menjabat sebagai Plt Kasi Bina Potensi Masyarakat sekaligus diperbantukan di Subbagian Keuangan Satpol PP Bengkalis pada periode 2021 hingga Maret 2022.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga mengatur pencairan anggaran menggunakan sejumlah dokumen perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya.

Modus yang digunakan yakni mencantumkan nama pegawai dan tenaga honorer dalam dokumen SPPD. Tersangka kemudian menyiapkan surat perintah tugas, dokumen perjalanan dinas hingga kuitansi pembayaran.

Padahal, sebagian besar perjalanan dinas tersebut diduga tidak pernah dilaksanakan. Pegawai maupun tenaga honorer yang namanya dicantumkan disebut hanya diminta menandatangani kuitansi dan menerima uang sekitar Rp500 ribu untuk setiap surat tugas.

Tidak hanya itu, tersangka juga diduga membuat sendiri stempel dari 11 kecamatan di Kabupaten Bengkalis untuk melengkapi administrasi perjalanan dinas fiktif tersebut. Bahkan, nama TF sendiri tercatat dalam puluhan dokumen SPPD yang diduga bermasalah.

Kerugian Perjalanan Dinas Fiktif Capai Rp1,25 Miliar

Dari total kerugian negara sebesar Rp1.429.780.200, penyimpangan terbesar diduga berasal dari perjalanan dinas fiktif dengan nilai mencapai sekitar Rp1,25 miliar.

Sementara itu, sisa kerugian berasal dari sejumlah kegiatan dan belanja lainnya yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Di antaranya belanja makan dan minum, bahan bakar minyak (BBM), jasa tenaga keamanan, serta kegiatan bimbingan teknis.

Khusus pada subkegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dikelola langsung oleh tersangka, kerugian negara tercatat mencapai Rp737,6 juta.

Berkas P-21, Tersangka Segera Dilimpahkan

Dalam proses penyidikan, Satreskrim Polres Bengkalis telah memeriksa 19 saksi dan tiga orang ahli untuk mengungkap dugaan penyimpangan anggaran tersebut.

Atas dugaan perbuatannya, TF dijerat Pasal 603 KUHP (UU Nomor 1 Tahun 2023) juncto Pasal 3 juncto Pasal 9 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c KUHP, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun.

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21, penyidik selanjutnya akan melaksanakan pelimpahan tersangka beserta barang bukti (Tahap II) kepada Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk proses hukum lebih lanjut.

"Uang negara itu hak masyarakat, bukan untuk dipermainkan melalui dokumen fiktif. Siapa pun yang terlibat akan kami proses," tegas AKP Arthur.