Buruan! Pemutihan Pajak Kendaraan Riau Masih Berlaku, Ada Diskon hingga 40 Persen
BUALBUAL.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih memberikan sejumlah keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga akhir 2026. Masyarakat dapat memanfaatkan dua program yang ditawarkan, yakni pembebasan sebagian tunggakan pajak serta diskon 40 persen untuk kendaraan angkutan barang.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Ninno Wastikasari, menjelaskan program pertama diperuntukkan bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak selama dua tahun atau lebih.
Melalui program tersebut, wajib pajak cukup membayar pokok pajak tahun terakhir dan tahun berjalan tanpa harus melunasi seluruh tunggakan pada tahun-tahun sebelumnya.
“Program ini akan berlangsung mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026,” kata Ninno, Senin (9/11/2026).
Sementara itu, program kedua berupa potongan 40 persen pokok PKB sekaligus penghapusan denda administrasi bagi kendaraan angkutan barang. Program ini berlaku hingga 31 Desember 2026.
Bapenda Riau mencatat sebanyak 248.715 kendaraan angkutan barang masih memiliki tunggakan pajak.
Untuk mendapatkan keringanan tersebut, badan usaha wajib melengkapi sejumlah persyaratan, yakni STNK, surat permohonan, dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Dokumen persyaratan paling lambat diserahkan ke kantor Samsat pada 15 Desember 2026.
Ninno menegaskan, program keringanan tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan penyerahan pertama maupun kendaraan yang dimutasi keluar dari Provinsi Riau.
Untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, Bapenda Riau juga menyediakan sejumlah layanan, di antaranya Samsat Keliling, Samsat Tanjak, dan Samsat Drive Thru.
Khusus di Pekanbaru, layanan Samsat Drive Thru tersedia di Jalan Sudirman, halaman Kantor Bapenda Riau, serta Jalan Gajahmada yang telah menyediakan pembayaran menggunakan QRIS.
Layanan serupa juga tersedia di sejumlah daerah, antara lain Kabupaten Rokan Hilir, Pelalawan, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.
Bapenda Riau mengimbau masyarakat agar memanfaatkan program keringanan tersebut sebelum batas waktu berakhir serta memastikan seluruh persyaratan administrasi telah lengkap.