Desakan Mundur Yusril Terjadi, Dewan Dakwah Keputusan Terserah Pada PBB

Ahad, 06 Januari 2019

BUALBUAL.com, Ketua Majelis Syuro Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Jawa Timur Tamat Anshory Ismail menyerahkan kepada Partai Bulan Bintang (PBB) terkait keputusan Yusril Ihza Mahendra mundur atau tidak dari jabatan ketua umum. Hal ini terkait masukan dari forum yang digelar Dewan Dakwah meminta agar Yusril mundur dari jabatan ketua umum PBB beberapa waktu lalu. Alasannya, Yusril telah memilih jadi kuasa hukum pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Soal mundur dan tidaknya, itu terserah pada mekanisme internal PBB. Dewan Dakwah tidak bisa mencampuri," kata Tamat kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (5/1). Namun, kata Tamat, sebagai salah satu organisasi dakwah yang ikut membidani lahirnya PBB, Dewan Dakwah hanya menyampaikan aspirasi dari para tokoh dan cendekiawan terkait desakan mundur. Masukan itu disampaikan melalui majelis syuro untuk diteruskan ke PBB. Sebelumnya, dalam Forum Silaturahim Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Jawa Timur, para cendekiawan Muslim, termasuk Thohir Luth, menyampaikan masukan agar Yusril mundur. MS Ka'ban, Ketua Majelis Syuro DPP PBB yang hadir pada forum itu diminta menegur Yusril. Tamat mengatakan kalangan akar rumput mempertanyakan pilihan Yusril menjadi kuasa hukum Jokowi. Meskipun hingga kini belum ada keputusan PBB akan menjatuhkan sikap politiknya dalam mendukung salah satu capres-cawapres. "Pemilu Legislatif harus memenangkan caleg PBB, presiden dan wapres kepada Prabowo-Sandi. Itu garisnya Dewan Dakwah, masukan untuk PBB," tegas Tamat. Meski demikian, kata Tamat, Dewan Dakwah tetap optimistis Yusril tetap berada di garis perjuangan partai dan mampu menjaga keutuhan PBB. Terkait hal ini, Yusril sendiri enggan menanggapi desakan mundur dirinya sebagai Ketua Umum PBB. Dia menilai yang mendesak bukanlah kader PBB. "Enggak perlu ditanggapi. Yang ngomong juga bukan orang PBB," kata Yusril saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (3/1).   Sumber: cnnindonesia