Di Tengah Polemik UHC, Publik Diminta Lihat RAPBD 2026 Secara Utuh
BUALBUAL.com - Ruang publik Indragiri Hilir belakangan ini dipenuhi narasi yang riuh, namun dangkal. Isu Universal Health Coverage (UHC) mencuat ke permukaan, diperdebatkan, dipolitisasi, dan seolah menjadi satu-satunya wajah persoalan daerah. Padahal, UHC hanyalah satu bagian kecil dari mozaik besar bernama RAPBD 2026.
Yang disajikan ke publik bukanlah keseluruhan substansi anggaran, melainkan potongan-potongan isu yang dipilih secara selektif. Narasi permukaan. Bukan isi buku, hanya sampulnya. Seakan ada kesepakatan tak tertulis: biarkan publik sibuk berdebat di satu titik, sementara halaman-halaman lain RAPBD tetap tertutup rapat.
Dalam situasi ini, UHC tampil bukan semata sebagai kebijakan kesehatan, tetapi sebagai alat tarik-menarik kepentingan. Siapa mendukung, siapa menolak. Siapa dicitrakan “pro rakyat”, siapa diposisikan sebaliknya. Padahal, publik tidak pernah benar-benar diajak memahami posisi UHC dalam struktur anggaran secara utuh. Dari mana dananya diambil? Program apa yang dikorbankan? Belanja mana yang dipangkas, dan pos mana yang justru membengkak?
Di sinilah persoalan menjadi serius. Publik bukan tidak cerdas, tetapi tidak diberi akses. Ketika informasi dibatasi, opini dibentuk oleh potongan narasi, bukan oleh data yang utuh. Dan di ruang gelap itulah kepentingan tumbuh subur.
Pertanyaannya sederhana, namun mendasar: jika benar ingin melibatkan publik, beranikah DPRD dan Bupati membentangkan buku RAPBD 2026 secara terbuka dan transparan?
Bukan sekadar siaran pers atau ringkasan normatif, melainkan dokumen anggaran yang bisa dibaca, dipelajari, dan diuji oleh publik. Biarkan masyarakat melihat sendiri: pos belanja mana yang membengkak, program mana yang tiba-tiba diprioritaskan, dan sektor mana yang terus dikorbankan atas nama keterbatasan fiskal.
Jika UHC memang prioritas rakyat, publik akan membelanya dengan sendirinya. Namun jika ada belanja yang lebih berpihak pada kepentingan elite ketimbang kebutuhan dasar masyarakat, publik juga berhak mengetahuinya.
Transparansi bukan ancaman bagi kekuasaan yang jujur. Ia hanya menakutkan bagi mereka yang menyembunyikan sesuatu.
Selama RAPBD masih dibahas di ruang-ruang tertutup, dan publik hanya disuguhi isu tunggal tanpa konteks utuh, maka klaim “berpihak pada rakyat” tak lebih dari slogan politik musiman.
Rakyat tidak menuntut kesempurnaan. Mereka hanya menuntut kejujuran.
Dan kejujuran itu dimulai dari satu hal sederhana: buka buku RAPBD 2026 ke hadapan publik.
Di sanalah akan terlihat, siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan siapa yang sekadar pandai memainkan narasi.
Penulis Oleh: Kartika Roni