
JAKARTA, BUALBUAL.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang (UU).
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sebelum mengambil keputusan, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir terkait pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang.
"Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.
"Setuju," jawab peserta rapat paripurna yang kemudian disusul ketukan palu sebagai tanda pengesahan.
Dalam kesempatan tersebut, Puan menegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset bukan dilakukan karena tekanan atau desakan dari pihak mana pun. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan hasil dari proses pembahasan yang telah dilakukan secara menyeluruh.
Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan regulasi tersebut melibatkan berbagai pihak melalui rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja guna menyerap aspirasi masyarakat.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pemerintah bersama Komisi III DPR RI telah menyelesaikan pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyetujui RUU Perampasan Aset untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, sebelumnya menyatakan bahwa sejumlah ketentuan pengaman telah dimasukkan dalam regulasi tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Ketentuan itu disiapkan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan undang-undang tersebut dijadikan alat kekuasaan atau sarana pemerasan.
"Hal lain juga dipertegas, kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi," kata Habiburokhman dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I, Rabu (18/11/2026).
Dengan disahkannya regulasi tersebut, DPR RI dan pemerintah telah menyelesaikan proses pembentukan undang-undang yang selama ini menjadi salah satu agenda penting dalam upaya penguatan penegakan hukum.
Pengesahan ini juga berlangsung lebih cepat dari target sebelumnya, yakni 15 Desember 2026.