DPR PKS Minta Pemindahan Ibu Kota Dibatalkan "Anggaranya untuk Penanganan Corona"
Ilustrasi/Net
BUALBUAL.com – Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini Senin (30/3) beragendakan pembahasan terkait penanganan Covid-19. Sejumlah fraksi di parlemen mendukung pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan tanggap darurat wabah.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya yang menyuarakan untuk membatalkan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim). Anggota F-PKF dari Dapil Sumatera Utara, Ansory Siregar menjelaskan, anggaran dan sumber daya yang tadinya diperuntukkan pemindahan IKN bisa dialihkan untuk penanganan wabah Covid-19.
“Terkait pemindahan ibu kota yang menyedot banyak anggaran dan sumber daya, sebaiknya dibatalkan dan direalokasikan untuk penanggulanan Covid-19,” katanya dalam live streaming rapat paripurna DPR.
Masukan lain yang dia sampaikan yaitu terkait karantina wilayah (lockdown). Menurut Ansory, lockdown bisa diterapkan segera di daerah zona merah sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Bisa dilakukan untuk memotong rantai penyebaran Covid-19. Saya apresiasi sambutan Ibu Ketua (yang menyebut) tidak tertutup kemungkinan dilakukan karantina wilayah,” imbuh Ansory.
Lebih lanjut dia menyampaikan, F-PKS meminta pemerintah untuk memastikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, serta menjamin pelayanan bagi masyarakat. Baik dalam bentuk pelayanan medis maupun dari segi pembiayaan selama perawatan.
“Ultimatum IDI, masukan dari berbagai kalangan untuk segera lockdown agar mendapat perhatian serius pemerintah,” tuturnya.
Sementara itu, terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia, Ansory mendesak pemerintah untuk segera melakukan pemulangan dengan protokol kesehatan yang ketat. “Nyawa anak bangsa harus lebih berharga dari apapun. Ituah amanat dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” pungkasnya.