DPRD Inhil Tegur dan Pertanyakan Kendala, Dinas Minim Progres Kerja 'Dinas PUPR Tidak Hadir'
BUALBUAL.com - Dinas Minim Progres Kerja, Komisi 3 DPRD Inhil Tegur dan Pertanyakan Kendala Memasuki bulan ke 7 tahun 2019 namun beberapa dinas yang di bawah leading sektor Komisi 3 masih minim progres, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menegur dan mempertanyakan kendala. Hal tersebut dikemukakan saat rapat komisi 3 dengan beberapa dinas yang sudah diundang untuk dimintai keterangan mengenai progres kerja hingga 7 bulan berjalannya tahun 2019. Dinas yang tampak hadir pada rapat yang digelar, Senin (23/7/2019) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kabag Pembangunan. Pada agenda ini menurut pimpinan rapat Asmawi, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga sudah diundang namun tidak hadir dan tidak memberikan informasi ketidak hadirannya. Selain dihadiri pimpinan rapat, tampak juga Wakil Ketua Komisi 3 Edy Heriyanto Sindrang, anggota komisi 3 Zulbahri dan M. Sabit Bahar. Pada rapat ini Komisi 3 mempertanyakan hasil progres kerja selama tahun 2019 karena berdasarkan dari pantauannya hingga bulan ke 7 ini belum ada yang tampak secara signifikan yang dikerjakan oleh dinas. Masing-masing dinas memaparkan hasil progres keuangan serta fisik yang telah dilaksanakan, namun hingga bulan Juli belum ada satupun yang mampu melewati 45 persen dan bahkan ada yang baru mencapai 12 persen. Mendapati informasi ini Dewan makin berang dan mempertanyakan keseriusan dinas dalam mengelola anggaran yang bisa dirasakan masyarakat. "Apa yang mau dirasakan masyarakat hingga bulan Juli belum ada yang nampak dikerjakan. Setiap tahun penyakit kita selalu seperti ini, lambat melaksanakan pekerjaan. Kalau bapak lihat apa yang bisa kita banggakan, jalan dari ujung Inhil Selatan (kemuning, red) hingga ujung Utara (pulau burung, red) tidak ada yang beres," sesal Edy Sindrang, Senin (23/7/2019). Yang lebih disesalkan Edy Sindrang yakni tidak hadirnya Dinas PUPR serta Kepala Dinas yang memiliki kebijakan dalam mengambil keputusan. "Dinas PUPR sudah dua kali diundang namun tidak pernah hadir, dan harapan kami rapat ini dihadiri kepala dinas agar mereka bisa mengeluarkan uneg-unegnya kenapa lambat," jelas Edy. Sementara itu, Zulbahri pada kesempatan tersebut juga merasa kesal dengan kinerja Dinas yang tak kunjung ubahnya dari tahun ke tahun selalu terlambat dalam bekerja. "Cobalah kita memandang kabupaten lain contoh di Sumatera Barat setiap tahun selalu mereka menghabiskan anggaran karena setelah ketuk palu mereka langsung tancap gas, sementara kita seolah-olah takut belanja," ujarnya. Lain hal dengan M. Sabit yang mempertanyakan kendala Dinas yang membuat mereka lambat bekerja, selain itu Sabit juga menyarankan jika ada hal-hal yang merepotkan sebaik ditiadakan saja di dalam rencana kerja. "Apa kendala sebenarnya sehingga selalu lambat, mohon dijelaskan agar kami juga bisa memahami. Jika dalam rencana kerja ada yang merepotkan sebaiknya jangan dimasukkan agar bisa dialokasikan ke tempat lain anggarannya," imbuhnya.***(KRC)