DPRD Riau Tegas: Banyak Investasi Tapi Rakyat Tetap Miskin, Berarti Tata Kelola Salah!
BUALBUAL.com - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dengan menghadirkan perwakilan masyarakat adat dari berbagai wilayah di Riau.
Rapat tersebut dihadiri perwakilan Majelis Tinggi Kerajaan Adat Suku Melayu Kenagarian Kubu, Lembaga Persekutuan Batin Gasip Kecamatan Tualang, serta Kerajaan Tangon dari Kabupaten Rokan Hulu.
Anggota Pansus DPRD Riau, Edi Basri, mengatakan seluruh perwakilan adat memiliki pandangan yang sama bahwa tanah ulayat telah dimiliki masyarakat adat sejak komunitas tersebut terbentuk. Namun, saat ini sebagian wilayah adat telah diberikan hak pengelolaan oleh pemerintah.
Menurut Edi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, tanah ulayat bukan merupakan tanah negara. Karena itu, keberadaannya tidak memerlukan pengakuan baru, melainkan cukup didata dan diadministrasikan secara resmi.
"Tanah ulayat memiliki batas wilayah, peta, penguasa adat, serta komunitas yang jelas. Jika di atasnya terdapat izin pengelolaan yang bersifat sementara, maka setelah masa izin berakhir, pengelolaannya akan dikembalikan kepada masyarakat adat," ujarnya, Rabu (14/10/2026).
Ia menegaskan, ke depan setiap investasi yang berada di atas tanah ulayat harus melibatkan masyarakat adat sebagai bagian dari mekanisme pengelolaannya.
Selain itu, inventarisasi tanah ulayat akan terus dilakukan karena masih banyak wilayah adat yang belum terdokumentasi. Tanah yang masa hak pengelolaannya telah berakhir juga akan dikembalikan menjadi tanah ulayat.
Edi menambahkan, tujuan utama Ranperda ini adalah mengembalikan fungsi tanah ulayat sebagai penopang ekonomi masyarakat adat, sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
"Kita tidak anti-investasi. Namun investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau investasi terus bertambah tetapi masyarakat adat tetap miskin, berarti ada yang salah dalam tata kelola," tegasnya.