Dr Chaidir: Jika Jabatan Gubernur Dihapus akan Terlalu Panjang Rentang Kendali Pusat ke Bupati
Dr Chaidir
BUALBUAL.com - Tokoh ataupun Figur warga Riau Dr Chaidir memandang penghilangan kedudukan gubernur akan berpengaruh pada terlampau panjangnya bentang kendalian dari pemerintahan pusat ke pemerintahan kabupaten/kota.
Hal itu berkaitan dengan saran dari Ketua Umum Partai Kebangunan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, supaya kedudukan gubernur dihilangkan saja. Karena, ia memandang kedudukan gubernur dalam mekanisme pemerintah tidak terlampau fungsional.
Menurut Chaidir, bila saran itu dilaksanakan, hal itu baru dapat dilaksanakan bila mengubah konstitusi yang ada sekarang ini.
"Maknanya, jika tidak ada kedudukan gubernur kembali terus (pimpinan) propinsi apa, siapakah yang pegang kedudukan di propinsi. Selainnya konstitusi, banyak pula piranti legislasi yang perlu diganti. Itu dari nalar legislasi dan konstitusi cukup berat itu," kata Chaidir, Jumat (3/2/2023).
Selanjutnya, dari sisi nalar pemerintah, gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di wilayah, nanti bila dihapus maka terlampau panjang bentang kendalian di antara pemerintahan pusat ke bupati dan walikota.
"Spend of kontrol terlampau panjang, bila pusat langsung ke bupati walikota, tidak bisa termonitor, cukup berat itu. Karena itu ada gubernur, sebagai pengatur untuk memantau membangun, kepala wilayah yang berada di satu propinsi, jadi tugas pusat tidak begitu panjang," mahir Ketua Umum Komunitas Komunikasi Pemuka Warga Riau (FKPMR) itu.
"Pikirkan saja pemerintahan pusat langsung ke 500 lebih kabupaten kota di Indonesia, itu terlampau panjang dan berat. Kelak masalah di kabupaten langsung melaju ke pusat tidak propinsi dahulu," ulasnya kembali.
Chaidir menjelaskan, jika dalam pemerintah 'bertangga naik bertahap turun'. Dan sekarang ini mekanisme telah bagus, tidak boleh kebanyakan diganti.
Yang terpenting sekarang ini, kata Ketua DPRD Riau dua masa ini, ialah tata urus pemerintah yang bagus.
"Kuncinya ialah pada tata urus pemerintah yang bagus, transparan, responsibilitas yang perlu dioptimalkan," tegasnya.
Untuk dipahami, Ketua Umum Partai Kebangunan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebutkan kedudukan gubernur dapat diputuskan tanpa lewat proses penyeleksian umum atau pemilu.
Menurut Wakil Ketua DPR RI itu, seorang gubernur mempunyai peranan pemantauan seperti menteri dan tidak bersinggungan langsung dengan warga.
"Yang bersinggungan langsung dengan rakyat ialah wali kota dan bupati, karenanya jika gubernur masih tetap ada lebih bagus diputuskan di tingkat pemerintahan pusat dan DPRD. Apa diawali saran DPR diberikan ke presiden atau dari presiden tiga nama diberikan ke DPRD untuk pilih," tutur Muhaimin dalam penjelasannya, Selasa, 2 Februari 2023.
Muhaimin menyebutkan kedudukan gubernur cuma berperan sebagai ekstensi tangan pemerintahan pusat. Menurut Muhaimin, peranan itu tidak begitu efisien dan dapat dilaksanakan oleh kementrian.
Menurut Muhaimin, penghilangan kedudukan gubernur ini mulai dapat dilaksanakan lewat penghapusan penyeleksian gubernur. "Wewenangnya (gubernur) dan programnya tidak sesuai dengan lelahnya penerapan pemilihan kepala daerah langsung, baik itu zone persaingan pemilihan kepala daerah langsung atau praktek pemerintah yang tidak bersinggungan langsung dengan rakyat," kata Muhaimin.