Dua Tahun Pembangunan Fisik Riau Minim, DPRD Ungkap Sampai Harus Iuran untuk Ngopi

Selasa, 29 September 2026

BUALBUAL.com - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solihin, berharap pembangunan fisik di Provinsi Riau kembali mendapatkan dukungan melalui APBD murni tahun 2027.

Harapan tersebut disampaikan Makmun di tengah keterbatasan anggaran yang selama ini berdampak terhadap sektor infrastruktur dan pembangunan daerah.

Menurutnya, selama dua tahun terakhir, kegiatan pembangunan fisik yang dinantikan masyarakat belum banyak terlihat. Karena itu, Komisi IV DPRD Riau akan terus mengawal agar pada tahun ketiga terdapat realisasi pembangunan yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.

"Kalau di komisi ini saya selalu optimis meskipun sudah dua tahun ini nggak ada kegiatan. Kita nggak ingin kalau bicara masalah postur anggaran di tahun ketiga ini tidak ada kegiatan yang untuk masyarakat," ujar Makmun, Selasa (29/9/2026).

Selain pembangunan fisik, Makmun juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari pajak.

Ia mengatakan informasi mengenai target penerimaan pajak, tim optimalisasi hingga peningkatan pendapatan perlu disampaikan secara terbuka kepada publik.

"Karena memang pajak kita berapa masuknya, targetnya apakah sesuai, kemudian sudah ada tim optimalisasi pajak, ada kenaikannya, infonya memang sudah ada. Cuma untuk menutupi transfer keuangan daerah (TKD) yang jauh menurun ini belum terpenuhi," jelasnya.

Di tengah kondisi tersebut, Makmun menyebut efisiensi anggaran menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan, termasuk di lingkungan DPRD Riau.

Ia mencontohkan rapat-rapat di DPRD yang kini tidak lagi menyediakan makanan atau makanan ringan, kecuali ketika terdapat tamu undangan.

"Di tempat kita sendiri juga ada efisiensi, salah satu contohnya rapat ini enggak ada snack atau makan, kecuali mengundang tamu. Makanya kalau kalian jadi tamu, jadi enak," katanya sambil tersenyum.

Makmun juga mengungkapkan kebutuhan operasional sederhana seperti minum kopi saat rapat turut terkena dampak efisiensi. Bahkan, menurutnya, anggota harus melakukan iuran untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Kami minum pun repot, makanya kita harus iuran juga per bulan supaya bisa ngopi kalau pas ke sini," tutupnya.