
BUALBUAL.com, JAKARTA – Bareskrim Polri disebut menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.
Dalam pemberitaan tersebut, ketiga nama yang disebut sebagai tersangka adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta (ASN), dan Eko Hadi Santoso (EH). Sementara itu, satu orang berinisial SU masih menjalani pemeriksaan dengan status saksi.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur hukum.
Selain Presiden, sasaran penyadapan diduga mencakup pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli. Penyidik juga menyita 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat flashdisk.
"Para tersangka diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia," kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).
Ketiga orang yang disebut sebagai tersangka dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman hukuman dalam pasal-pasal tersebut disebut mencapai 10 tahun penjara.
Bareskrim menegaskan bahwa penyadapan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan hanya untuk kepentingan penegakan hukum.
Catatan redaksi: Identitas para tersangka, jabatan, pernyataan pejabat, serta dasar hukum dalam naskah sumber perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi Bareskrim Polri sebelum dipublikasikan. Jangan menyajikan penetapan tersangka terhadap nama tertentu sebagai fakta tanpa konfirmasi yang dapat dipertanggungjawabkan.