Gerindra Balas Pernyataan Plt Gubernur Riau: MBG Dongkrak Ekonomi, Bukan Biang Kerok PAD Anjlok
BUALBUAL.com - Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri dari Fraksi Gerindra menyayangkan pernyataan Plt Gubernur Riau Sf Hariyanto yang menyalahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atas penurunan retribusi pendapatan daerah.
"Kemarin dalam acara paripurna, kami dari Komisi III dan juga Pansus selalu memonitor PAD. Namun, titik berat kami sebenarnya adalah bagaimana agar kinerja birokrasi bisa maksimal. Itu tujuan pertanyaan kami," ujar Edi, Selasa 23 Juni 2026.
Ia menegaskan tudingan MBG sebagai penyebab utama penurunan retribusi sangat disesalkan. Komisi III justru menilai MBG sebagai motor penggerak ekonomi baru di Riau.
"Perlu diketahui, di Riau ada 703 dapur MBG, dan 636 di antaranya sudah beroperasi. Hitungan kami, satu dapur dengan 30 penerima bisa memutar uang sekitar Rp1 miliar per bulan. Jadi, 363 dapur saja berarti Rp363 miliar per bulan, dikali 12 bulan hampir Rp7,2 triliun yang beredar di masyarakat Riau. Dampak ekonominya luar biasa, dan di situ juga ada unsur pajak. Seharusnya ini dilihat sebagai motor ekonomi, bukan hanya dilihat dari berkurangnya pemasukan beberapa sekolah," jelas Edy.
Terkait isu penutupan kantin sekolah, Edi mengaku masih ingin membuktikan kebenarannya lewat inspeksi mendadak sidak ke SMA.
"Saya rasa kalau omset berkurang mungkin, tapi kalau ditutup, saya ingin buktikan dulu. Komisi III akan menjadwalkan sidak ke SMA. Target retribusi dari kantin sekolah hanya sekitar Rp14 miliar per tahun. Walaupun menurun, itu tidak signifikan dibandingkan komponen retribusi lain yang justru lebih besar. Tapi kenapa yang disorot malah kantin sekolah karena MBG? Di situ saya sangat kesal," tegasnya.
Politisi Gerindra ini juga menanggapi aksi demo mahasiswa. Ia bilang mahasiswa tidak menolak MBG, tapi minta evaluasi agar tepat sasaran, gizi maksimal, dan bebas korupsi.
Politisi Gerindra ini juga menanggapi aksi demo mahasiswa. Ia bilang mahasiswa tidak menolak MBG, tapi minta evaluasi agar tepat sasaran, gizi maksimal, dan bebas korupsi.
"Jangan minimalis, harus maksimalis. Artinya Rp10 ribu itu murni untuk menu anak-anak. Monopoli dalam pelaksanaan MBG juga menjadi sorotan, karena ada kelompok-kelompok tertentu yang menguasai, dan itu berpotensi menimbulkan komisi besar yang pada akhirnya mengorbankan komponen gizi untuk anak-anak kita, ini yang harus menjadi perhatian dan evaluasi," pungkasnya.*