Gibran Mundur, Prabowo Makin Berkuasa! Jokowi Kehilangan Taring atau Geng Solo Siapkan Serangan Balik?

Senin, 16 November 2026

BUALBUAL.com - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia mengubah konfigurasi politik nasional. Presiden Prabowo Subianto kini memiliki ruang strategis untuk menentukan calon wakil presiden pengganti Gibran, sementara Joko Widodo (Jokowi) menghadapi pertanyaan besar mengenai keberlanjutan pengaruh politiknya setelah putra sulungnya meninggalkan lingkaran kekuasaan tertinggi.

Peristiwa ini membuka peluang bagi Prabowo untuk memperkuat kendali pemerintahan sekaligus menata ulang hubungan politik dengan partai-partai pendukungnya. Sebaliknya, bagi Jokowi, mundurnya Gibran berarti hilangnya salah satu posisi formal paling penting yang selama ini menghubungkan keluarganya dengan pemerintahan pusat.

Namun, apakah pengunduran diri Gibran benar-benar menjadi kemenangan politik Prabowo? Apakah Jokowi kehilangan pengaruh, atau justru sedang memasuki fase baru untuk membangun kembali kekuatan politiknya?

Dalam politik, kehilangan jabatan formal tidak selalu berarti kehilangan seluruh pengaruh. Begitu pula kemenangan dalam satu momentum tidak otomatis menjamin dominasi jangka panjang.

Politikus memiliki napas panjang. Mereka bisa mengalami kekalahan, kehilangan jabatan, tetapi kemudian kembali menemukan ruang politik melalui jaringan, organisasi, dan perubahan kepentingan.

Karena itu, menyebut Jokowi game over mungkin menarik sebagai metafora pertarungan kekuasaan. Namun, sebagai kesimpulan politik, pernyataan tersebut masih terlalu dini.

Prabowo Memperoleh Ruang Lebih Besar Mengendalikan Pemerintahan

Perubahan paling nyata setelah pengunduran diri Gibran terletak pada kewenangan Presiden Prabowo untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Ketentuan ini memberikan Prabowo kewenangan menentukan nama-nama yang masuk dalam daftar calon, meskipun keputusan akhir berada di tangan MPR.

Situasi tersebut berbeda dengan pembentukan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Ketika itu, pencalonan Gibran merupakan bagian dari konfigurasi politik elektoral yang melibatkan koalisi partai dan dukungan jaringan politik Jokowi.

Kini, Prabowo memiliki kesempatan menentukan figur yang dinilai paling sesuai dengan kebutuhan pemerintahan untuk menyelesaikan masa jabatan hingga 2029.

Secara politik, kewenangan tersebut dapat memperbesar pengaruh Presiden dalam menentukan komposisi kepemimpinan eksekutif. Namun, Prabowo tetap membutuhkan dukungan partai-partai politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kelancaran agenda legislasi.

Keuntungan politik Prabowo bukan semata-mata karena hilangnya figur Gibran, melainkan bertambahnya ruang untuk menentukan komposisi kepemimpinan pemerintahan tanpa harus mempertahankan pasangan politik yang terbentuk dalam kontestasi 2024.

Meski demikian, keuntungan tersebut juga mengandung risiko. Semakin besar keputusan strategis berada di tangan Presiden, semakin langsung pula keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan dikaitkan dengan kepemimpinannya.

Jokowi Belum Kehilangan Seluruh Pengaruh?

Bagi Jokowi, pengunduran diri Gibran memiliki konsekuensi lebih luas daripada sekadar berakhirnya masa jabatan seorang anggota keluarga.

Pada Pilpres 2024, kehadiran Gibran sebagai pendamping Prabowo menjadi simbol kesinambungan politik antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan berikutnya.

Dukungan Jokowi turut menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Setelah Prabowo dilantik, keberadaan Gibran di kursi wakil presiden mempertahankan hubungan formal antara dua pusat pengaruh politik tersebut.

Namun, kini hubungan itu berubah. Jokowi tidak lagi memiliki anggota keluarga yang menduduki jabatan wakil presiden.

Dari sudut pandang kelembagaan, posisi Jokowi memang mengalami penyusutan. Ia bukan lagi presiden, tidak memegang kendali atas kabinet, dan tidak memiliki kewenangan konstitusional dalam menentukan pengganti Gibran.

Akan tetapi, menyimpulkan bahwa pengaruh Jokowi telah berkurang drastis dalam seluruh aspek politik membutuhkan bukti yang lebih luas.

Pengaruh politik tidak hanya diukur dari jabatan. Jaringan elite, hubungan dengan kepala daerah, loyalitas kader, akses terhadap partai, serta kemampuan menggerakkan dukungan masyarakat juga menjadi sumber kekuatan.

Jokowi masih memiliki hubungan politik dengan PSI yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep. Selain itu, ia memiliki jaringan hubungan politik yang terbentuk selama dua periode kepresidenannya.

Sejauh mana jaringan tersebut masih solid setelah Gibran mundur belum dapat dipastikan.

Dosen politik Universitas Indonesia, Aditya Perdana, mengingatkan bahwa pengunduran diri Gibran tidak boleh langsung dianggap sebagai berakhirnya ambisi politik Jokowi. Menurutnya, persaingan pengaruh masih dapat berlanjut karena Jokowi memiliki pengalaman panjang dalam membangun strategi dan hubungan politik.

Jika Geng Solo Berpisah dari Prabowo, Siapa Kehilangan Apa?

Istilah Geng Solo kerap digunakan dalam perbincangan politik untuk menggambarkan jaringan tokoh dan kelompok yang dianggap dekat dengan Jokowi. Namun, istilah tersebut bukan nama organisasi resmi dengan keanggotaan yang dapat diverifikasi.

Karena itu, anggapan bahwa Geng Solo telah sepenuhnya berpisah dari Prabowo perlu dibedakan dari fakta adanya perubahan hubungan politik setelah pengunduran diri Gibran.

Prabowo masih memiliki basis kekuasaan melalui jabatan presiden, kepemimpinan Partai Gerindra, dukungan koalisi pemerintahan, serta kewenangan mengangkat pejabat eksekutif.

Dengan sumber kekuatan tersebut, kehilangan dukungan sebagian jaringan Jokowi tidak otomatis melemahkan pemerintahannya.

Namun, apabila hubungan kedua kubu benar-benar memburuk, Prabowo berpotensi kehilangan sebagian dukungan politik dan sosial yang sebelumnya membantu membangun koalisi pemenang Pilpres 2024.

Jaringan Jokowi di daerah, kelompok relawan, dan sebagian pemilih yang mendukung kesinambungan pemerintahan dapat menjadi unsur politik yang tetap perlu diperhitungkan.

Sebaliknya, bagi Jokowi, menjauh dari Prabowo berarti menghadapi tantangan mempertahankan pengaruh tanpa dukungan langsung dari pusat pemerintahan.

Kedua pihak memiliki kepentingan untuk menghindari konflik terbuka yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional.

Hal tersebut tercermin dalam pernyataan Jokowi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri pada 12 November.

"Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara, jabatan itu adalah sementara," kata Jokowi kepada wartawan di Solo.

Jokowi juga menegaskan tetap mendukung pemerintahan Prabowo, terutama program-program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

PSI, Pertaruhan Politik Keluarga Jokowi

Di luar pemerintahan, PSI menjadi salah satu instrumen politik yang berkaitan erat dengan masa depan pengaruh Jokowi.

Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep tersebut menghadapi persoalan mendasar: bagaimana mengubah kedekatan dengan keluarga mantan presiden menjadi kekuatan elektoral yang mampu bertahan tanpa bergantung pada kekuasaan negara.

PSI belum berhasil memperoleh kursi DPR RI pada Pemilu 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa popularitas figur dan dukungan jaringan politik belum cukup untuk menghasilkan representasi di parlemen nasional.

Ke depan, PSI menghadapi tantangan untuk memperluas basis pemilih, memperkuat organisasi, serta membangun identitas politik yang lebih mandiri.

Jika mampu meningkatkan kekuatan elektoral, PSI berpotensi menjadi kendaraan politik penting bagi keluarga Jokowi. Namun, jika gagal memperluas dukungan, pengaruh politik keluarga tersebut berisiko semakin terbatas pada jaringan personal dan relasi elite.

Babak Baru Pertarungan Pengaruh

Pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menandai berakhirnya pengaruh Jokowi. Namun, peristiwa tersebut jelas mengubah keseimbangan politik antara Jokowi dan Prabowo.

Prabowo kini memiliki ruang lebih besar untuk menentukan arah kepemimpinan pemerintahan, termasuk memilih wakil presiden pengganti. Sementara itu, Jokowi harus mengandalkan jaringan politik, relasi elite, dan kekuatan partai untuk mempertahankan pengaruhnya.

Pertarungan politik keduanya belum tentu berlangsung secara terbuka. Bisa jadi, persaingan justru bergerak melalui konsolidasi partai, perebutan pengaruh di daerah, hingga persiapan menghadapi agenda politik berikutnya.

Dengan demikian, mundurnya Gibran bukan akhir dari cerita politik Jokowi maupun kemenangan mutlak Prabowo.

Yang terjadi adalah perubahan babak: Prabowo semakin leluasa mengonsolidasikan kekuasaan, sementara Jokowi menghadapi ujian baru untuk membuktikan bahwa pengaruh politiknya tetap bertahan meski tidak lagi berada di lingkaran kekuasaan formal.