Gubri Syamsuar Sampaikan Enam Kebijakan Utama APBN 2023
PEKANBARU (BUALBUAL.com) - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 akan terus mendorong kelanjutan ekonomi nasional dan informasi struktural.
Hal itu disampaikan Gubernur Syamsuar dalam acara penyerahan DIPA dan TKD tahun anggaran 2023 kepada kementarian/lembaga dan kebupaten/kota se Provinsi Riau, Senin (5/12/2022).
APBN tahun 2023 kata Gubri, memiliki peran sentral, apalagi APBN adalah instrumen stabilisasi untuk mengendalikan inflasi dan harga pokok kebutuhan pangan. Oleh karena itu program ketahanan pangan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, agar produksi dan harga pokok kebutuhan pangan tetap terjaga.
"Selain itu, APBN juga merupakan instrumen untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan, termasuk juga mengentaskan kemiskinan ekstrem," jelas Gubri.
Pada tahun 2023, APBN difokuskan kepada enam kebijakan utama, pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia yang terampil, produktif dan berdaya saing melalui pendekatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan.
Kedua, penuntasan diferensiasi sosial ekonomi dan pemanfaatannya dalam rangka memperbaiki kualitas pencapaian sasaran, target penerima dari berbagai program, yang mana tidak terbatas pada program perlindungan sosial
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi dibidang ekonomi, energi, pangan, konektivitas, dan transportasi.
Keempat, fokus APBN tahun depan pembangunan infrastruktur akan didorong untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru.
Kelima, pelaksanaan digitalisasi industri dengan mendorong mobilisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor.
Serta keenam, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Gubri mengatakan, pada APBN tahun 2023, total alokasi yang diterima Provinsi Riau sebanyak Rp 30,71 triliun, yang terdiri dari Rp 8,17 triliun untuk belanja kementerian/lembaga, dan Rp 22,54 triliun dianggarkan untuk TKD.
"Ini diharapkan menjadi instrumen utama dalam menghadapi krisis yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, baik pada sisi kesehatan maupun pada sisi pekonomian yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi regional Riau, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," pungkas Gubernur Syamsuar.