Harga Kelapa Makin Anjlok, Mafirion: Negara Harus Hadir Lindungi Petani Inhil
BUALBUAL.com - Harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, terus mengalami penurunan. Di tingkat petani, harga kelapa dilaporkan kini berada di bawah Rp2.000 per butir, bahkan menyentuh kisaran Rp1.800.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau II, Mafirion, menilai kondisi tersebut mulai mengancam perekonomian masyarakat Inhil yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor perkebunan kelapa.
“Kalau harga kelapa sudah di bawah Rp2.000 per butir, ini bukan lagi persoalan fluktuasi harga biasa. Ini sudah menyangkut keberlangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat Inhil. Pemerintah harus segera turun tangan,” kata Mafirion dalam keterangannya, Minggu (16/8/2026).
Menurut Mafirion, pemerintah tidak boleh membiarkan petani menghadapi mekanisme pasar sendirian. Kelapa merupakan salah satu komoditas utama sekaligus sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Inhil.
Ia mendesak pemerintah segera menyiapkan mekanisme perlindungan harga melalui penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) kelapa di tingkat petani.
“Petani harus memiliki harga acuan yang jelas. Jangan ketika harga tinggi petani menikmati pasar, tetapi ketika harga jatuh tidak ada perlindungan. Negara harus hadir memberikan kepastian,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Inhil telah mengusulkan HAP kelapa sebesar Rp5.000 per kilogram kepada pemerintah pusat. Mafirion meminta usulan tersebut segera ditindaklanjuti agar petani memperoleh kepastian harga.
Selain perlindungan harga, Mafirion juga mendorong penguatan koperasi petani kelapa. Menurutnya, koperasi dapat menghimpun hasil produksi sekaligus memperkuat posisi tawar petani terhadap perusahaan dan industri pengolahan.
“Petani jangan berjalan sendiri-sendiri. Dengan koperasi yang kuat, hasil produksi bisa dikumpulkan dan dijual dalam jumlah besar langsung kepada industri. Rantai perdagangan yang terlalu panjang harus dipangkas,” ujarnya.
Mafirion menilai persoalan harga tidak akan selesai jika pemerintah hanya mengandalkan intervensi jangka pendek. Hilirisasi industri kelapa di Inhil harus dibangun sebagai solusi jangka panjang.
Menurutnya, kelapa dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah, mulai dari santan, virgin coconut oil (VCO), produk pangan, coco fiber, coco peat hingga arang.
“Jangan sampai Inhil hanya menjadi daerah penghasil bahan baku, tetapi nilai tambahnya dinikmati daerah lain. Industri pengolahan harus dibangun dekat dengan sentra produksi agar petani mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar,” katanya.
Pemerintah juga diminta membantu membuka pasar baru, baik di dalam negeri maupun pasar ekspor. Langkah tersebut dinilai penting agar produksi kelapa Inhil tidak terlalu bergantung pada satu pasar.
“Kalau permintaan global sedang melemah, pemerintah harus membantu mencari pasar alternatif. Jangan seluruh risiko pasar dibebankan kepada petani,” tuturnya.
Mafirion meminta pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Inhil, perusahaan pengolahan, serta perwakilan petani segera duduk bersama untuk merumuskan solusi permanen terhadap persoalan harga kelapa.
“Harga di bawah Rp2.000 per butir harus menjadi alarm bagi pemerintah. Jangan menunggu petani semakin terpuruk baru kemudian bertindak. Kita harus menyelamatkan petani sekarang dan membangun industri kelapa Inhil untuk jangka panjang,” pungkas Mafirion.