
BUALBUAL.com - Ratusan mahasiswa dan petani kelapa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersama Rakyat (AMBAR) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Senin (10/8/2026).
Mereka membawa satu persoalan utama: harga kelapa yang terus melemah dan dinilai semakin menekan kehidupan petani.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Pemerintah Kabupaten Inhil mengambil langkah nyata untuk memperjuangkan harga kelapa agar lebih menguntungkan petani.
Aksi berlangsung dengan pengamanan aparat kepolisian dan Satpol PP. Di tengah aksi, massa juga membakar ban sehingga asap hitam terlihat membumbung di kawasan perkantoran Pemkab Inhil.
Dalam orasinya, mahasiswa meminta Bupati Inhil H. Herman tidak tinggal diam menghadapi kondisi yang dialami petani kelapa.
“Kami meminta Bapak Bupati untuk memperjuangkan harga kelapa. Hari ini lebih mahal harga telur daripada harga sebuah kelapa,” teriak massa.
Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Inhil H. Herman mengatakan persoalan harga kelapa tidak bisa diselesaikan pemerintah daerah seorang diri.
Menurutnya, dibutuhkan dukungan masyarakat, petani, dan mahasiswa agar persoalan harga kelapa mendapat perhatian lebih kuat dari pemerintah pusat.
“Perlu dukungan dari mahasiswa dan masyarakat bagaimana kita mendobrak agar harga kelapa ini menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujar Herman.
Herman menyebut Pemkab Inhil sebelumnya telah membawa persoalan harga kelapa dalam rapat di Bappeda yang turut dihadiri staf ahli Menteri Pertanian. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut yang dianggap konkret.
“Permohonan ini sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya. Karena itu, hari ini kita duduk bersama dan saya mohon dukungan bagaimana supaya usulan ini minimal cepat ditindaklanjuti,” katanya.
Ia menegaskan, keterlibatan mahasiswa dan masyarakat justru dapat memperkuat perjuangan pemerintah daerah dalam menyampaikan persoalan petani kelapa ke tingkat pusat.
“Saya sangat berterima kasih. Berarti saya berjuang, pemerintah daerah tidak sendiri. Masyarakat juga ikut membantu, termasuk adik-adik mahasiswa,” ucap Herman.
Herman juga mengungkapkan bahwa Pemkab Inhil telah melakukan komunikasi dengan anggota DPR RI terkait persoalan harga kelapa.
Ia menyebut Komisi IV DPR RI saat ini tengah melaksanakan kegiatan reses di sejumlah daerah, termasuk daerah pemilihan Riau.
Menurut Herman, hasil pertemuan antara pemerintah daerah, mahasiswa, dan masyarakat perlu ditindaklanjuti dalam bentuk usulan bersama agar dapat disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Kalau itu yang diinginkan atau waktu yang ditetapkan, saya berharap dari pertemuan ini kita buat usulan. Ada dukungan-dukungan baik dari mahasiswa maupun masyarakat,” ujarnya.
Herman menilai persoalan harga kelapa sangat penting bagi Inhil karena sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan dari komoditas tersebut.
Ia menyebut luas perkebunan kelapa di Inhil mencapai sekitar 425 ribu hektare.
Menurutnya, dengan luas perkebunan yang begitu besar, kondisi petani kelapa semestinya menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Ini seluruh masyarakat kita, terutama yang berkebun kelapa. Tadi disampaikan ada 425.000 hektare. Ini bukan terluas di Indonesia, bahkan terluas di dunia. Makanya kalau kita cerita ini agak perih dengan kondisi saat ini,” pungkasnya.
Aksi tersebut menjadi salah satu bentuk tekanan masyarakat agar persoalan harga kelapa tidak berhenti menjadi pembahasan di tingkat daerah.
Petani dan mahasiswa berharap pemerintah daerah bersama pemerintah pusat segera mencari solusi, mulai dari pembenahan tata niaga hingga kebijakan yang dapat mendorong peningkatan harga kelapa di tingkat petani.