HMI Bersuara! Penyitaan Seluruh PBPH PT RAPP Dinilai Bisa Picu PHK Massal dan Krisis Ekonomi Riau

Jumat, 20 November 2026

BUALBUAL.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru mendesak pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mengkaji ulang kebijakan penyitaan dan pencabutan seluruh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian masyarakat, bahkan dikhawatirkan memicu krisis ekonomi dan pengangguran di sejumlah daerah.

Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru, Diki Maulana, mengatakan pihaknya pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah dalam membenahi tata kelola kehutanan dan menegakkan supremasi hukum.

Namun, ia menilai kebijakan penertiban yang berujung pada penghentian seluruh aktivitas di areal kerja seluas 338.536 hektare beserta kegiatan industrinya memiliki risiko besar terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat Riau.

"Kami berdiri di garis terdepan menjaga kepentingan rakyat Riau. Penegakan aturan kehutanan adalah keharusan, tetapi jangan sampai kebijakan yang diambil secara mendadak tanpa skema transisi justru mengorbankan periuk nasi puluhan ribu kepala keluarga yang menggantungkan hidup dari ekosistem industri ini," ujar Diki Maulana dalam keterangan resminya di Pekanbaru, Jumat (20/11/2026).

Menurut Diki, kegiatan kehutanan dan industri hilir di Riau selama ini telah membentuk rantai pasok ekonomi yang panjang serta saling terhubung.

Apabila seluruh areal perizinan disita dan aktivitas operasional berhenti total, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga masyarakat yang berada dalam rantai ekonomi industri tersebut.

Ia menyebut ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal berpotensi membayangi puluhan ribu tenaga kerja, baik pekerja langsung maupun tenaga kontraktor lokal yang tersebar di Kabupaten Pelalawan, Siak, Kuantan Singingi, Kampar hingga Kepulauan Meranti.

Selain itu, penghentian aktivitas industri kehutanan dan pengolahan dinilai dapat menekan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta mengurangi penerimaan daerah yang selama ini menopang pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Riau.

Dari sisi hukum, Diki menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk mencari jalan tengah agar penertiban kawasan hutan tetap berjalan tanpa mematikan aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Dalam ketentuan tersebut, terdapat sejumlah mekanisme penertiban, mulai dari penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan hingga pemulihan aset.

Menurutnya, ketentuan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempertimbangkan penyelesaian melalui sanksi administratif dan pembenahan tata kelola, tanpa harus serta-merta menghentikan seluruh aktivitas usaha yang menyerap banyak tenaga kerja.

Atas dasar pertimbangan kemanusiaan, stabilitas ekonomi daerah, serta kepatuhan terhadap hukum administrasi negara, HMI Cabang Pekanbaru meminta pemerintah pusat dan Satgas PKH mengkaji kembali kebijakan penyitaan seluruh PBPH PT RAPP di Riau.

HMI berharap pemerintah memprioritaskan penyelesaian melalui mekanisme denda administratif, audit kepatuhan, serta restrukturisasi tata kelola di bawah pengawasan ketat negara.

Selain itu, pemerintah diminta memberikan jaminan perlindungan sosial dan ekonomi bagi para pekerja serta masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas industri tersebut.

Langkah itu dinilai penting untuk mencegah gelombang PHK dan terhentinya kemitraan ekonomi masyarakat lokal selama proses evaluasi berlangsung.

"Negara harus hadir bukan hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pelindung hajat hidup rakyatnya. Jangan sampai upaya menertibkan kawasan hutan justru melahirkan krisis pengangguran dan kemiskinan baru di Bumi Lancang Kuning," tutup Diki.