Hutan Riau Bisa Jadi Sumber Ekonomi Baru, Pemprov Kejar Perdagangan Karbon!
BUALBUAL.com - Provinsi Riau mendorong percepatan proses registrasi dalam mekanisme perdagangan karbon setelah memperoleh persetujuan penggunaan standar ART TREES dari Kementerian Kehutanan. Kesiapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, saat menjadi narasumber dalam Webinar Green Connect #4 yang diikuti secara virtual dari ruang kerja Sekda Provinsi Riau, Selasa (27/10/2026).
Syahrial mengatakan, Riau telah menyiapkan fondasi kebijakan dan tata kelola untuk mendukung implementasi Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) berbasis yurisdiksi melalui platform Green For Riau. Pemerintah Provinsi Riau juga mengintegrasikan agenda pembangunan rendah karbon ke dalam dokumen perencanaan daerah serta mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota.
“Riau tidak hanya mempersiapkan dokumen untuk proses registrasi, tetapi juga membangun tata kelola dan kolaborasi multipihak untuk mendukung pelaksanaannya. Kami berharap kesiapan yang sudah dibangun ini dapat menjadi pertimbangan untuk mempercepat proses registrasi Riau,” terangnya.
Ia menegaskan, kesiapan tersebut didukung kerja sama lintas sektor serta upaya memastikan manfaat program dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau berharap pengalaman yang dikembangkan melalui Green For Riau dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain yang menerapkan pendekatan serupa.
“Kami siap menjadi contoh dan model pembelajaran bagi provinsi lain dalam mengembangkan REDD+ berbasis yurisdiksi. Jika terdapat tahapan yang perlu disempurnakan, kami berharap pengalaman Riau dapat membantu daerah lain menjalankan prosesnya dengan lebih baik,” ucapnya.
Sementara itu, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan rendah karbon membutuhkan dukungan kebijakan yang terarah dan koordinasi antarlembaga. Sinergi antarperangkat daerah dan para pemangku kepentingan diperlukan agar program pembangunan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan.
“Pembangunan rendah karbon perlu didukung perencanaan yang matang dan kerja sama seluruh pihak terkait. Dengan koordinasi yang baik, setiap program dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola lingkungan perlu berjalan beriringan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi program secara berkelanjutan.
“Kita perlu memastikan bahwa upaya menjaga lingkungan tidak terpisah dari pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci agar tujuan tersebut dapat diwujudkan secara konsisten,” tuturnya.