Isu Munaslub Golkar Meledak! Doli Kurnia Buka Suara, Singgung Aktor di Balik Kegaduhan
BUALBUAL.com - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, membantah keterlibatannya dalam rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang belakangan ramai diperbincangkan melalui sebuah flyer digital.
Dalam selebaran yang beredar, Munaslub Golkar disebut-sebut akan digelar pada 29 November 2026. Namun, Doli menegaskan tidak mengetahui siapa pihak yang membuat maupun menyebarkan informasi tersebut.
Politikus senior Golkar yang juga menjabat Ketua Komisi II DPR RI itu menilai beredarnya isu tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan dan mengganggu soliditas internal partai.
Ia mengingatkan bahwa setiap agenda organisasi harus berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta mengikuti mekanisme dan aturan internal yang berlaku.
Menurutnya, seluruh kader perlu memahami struktur organisasi dan menghormati kewenangan masing-masing agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menjalankan roda organisasi.
Doli juga memastikan hubungannya dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tetap berjalan baik. Bahkan, ia mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Bahlil untuk membahas perkembangan dinamika politik di internal partai.
Ia menyebut terdapat pihak-pihak yang diduga berupaya memanfaatkan situasi politik untuk kepentingan tertentu, termasuk dari lingkungan internal partai sendiri.
"Kami menyadari bersama bahwa dalam situasi dan dinamika yang sedang dihadapi bangsa saat ini, pasti ada saja pihak yang berupaya memperkeruh suasana. Kami mendeteksi adanya pihak 'komprador' yang justru berasal dari internal kami sendiri," ujarnya.
Doli meminta seluruh kader Golkar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang berpotensi memecah persatuan. Ia menegaskan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus tetap menjadi prioritas dibandingkan kepentingan politik kelompok tertentu.
Selain menjaga kekompakan partai, Doli turut menegaskan komitmennya untuk mendukung stabilitas kepemimpinan nasional serta mengawal pemerintahan Presiden.
"Golkar harus berada di depan untuk menjaga dan mengawal Presiden sebagai bentuk komitmen konstitusional terhadap negara. Dan saya, sebagai kader Golkar, akan berada di garda terdepan untuk itu," pungkasnya.