Izin PT RAPP Dicabut Pemerintah, 338 Ribu Hektare Hutan Riau Kembali ke Negara!

Jumat, 20 November 2026

BUALBUAL.com - Pemerintah mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau. Keputusan tersebut membuat negara kembali menguasai areal kerja perusahaan hutan tanaman industri (HTI) itu seluas sekitar 338.536 hektare.

Pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan. Seperti kebakaran lahan gambut berulang, keberadaan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, bukaan tambang tanpa izin, hingga kerusakan kawasan lindung.

Keputusan pencabutan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT RAPP.

Di kesempatan itu, diserahkan dokumen pencabutan izin PBPH PT RAPP dari Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang diwakili Jampidsus Kejagung, Kuntadi, kepada Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki.

Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Barita LH Simanjuntak, menyampaikan keputusan tersebut dalam keterangan pers di Kacamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Jumat (20/11/2026).

Barita menjelaskan, pencabutan izin terhadap PT RAPP mencakup seluruh areal kerja perusahaan seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau.

"Berda­sarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026 tentang penerapan sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare," ujar Barita.

Dia mengungkapkan, terdapat sejumlah pelanggaran yang menjadi dasar pemerintah menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan izin tersebut.

Di antaranya kebakaran lahan gambut yang terjadi berulang, perkebunan sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

Selain itu, Satgas PKH juga menemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera.

"Selain itu, ditemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera," katanya.

Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh aktivitas di dalam areal perizinan PT RAPP dihentikan. Kawasan yang sebelumnya berada dalam areal kerja perusahaan itu selanjutnya kembali dikuasai negara.

Barita menegaskan, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang ditemukan.

"Dengan pencabutan tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku," tegas Barita.

Barita menegaskan, pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab menjaga kelestariannya.

Ia memastikan, Satgas PKH akan terus melakukan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Penertiban dilakukan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan sekaligus menjaga aset negara.

"Satgas PKH akan terus melaksanakan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan, melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga demi mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menjaga aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tutup Barita.*