
BUALBUAL.com - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat (KORKOM) Pelalawan, Meldianto, melontarkan kritik terhadap kebijakan pencabutan izin yang berdampak pada aktivitas operasional PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Ia menilai, pemerintah tidak boleh hanya melihat persoalan dari sudut pandang regulasi dan penegakan aturan, tetapi juga harus mempertimbangkan nasib ribuan pekerja serta masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas industri tersebut.
“Jangan sampai atas nama penegakan aturan, masyarakat justru semakin dipersulit. Jangan sampai pemerintah begitu mudah mengambil kebijakan, tetapi tidak pernah serius memikirkan bagaimana nasib masyarakat yang terdampak. Yang dipertaruhkan ini bukan sekadar perusahaan, melainkan dapur masyarakat, pekerjaan, dan masa depan banyak keluarga di Pelalawan,” tegas Meldianto.
Menurutnya, persoalan RAPP bukan perkara kecil yang dapat diselesaikan hanya dengan mencabut izin tanpa mempertimbangkan dampak lanjutan. Sebab, terdapat rantai ekonomi yang selama ini bergantung pada aktivitas industri tersebut, mulai dari tenaga kerja, kontraktor lokal, pelaku UMKM, pedagang, sektor transportasi, hingga masyarakat yang ikut merasakan perputaran ekonomi.
“Kalau aktivitas industri terganggu, dampaknya bukan hanya dirasakan perusahaan. Masyarakat kecil juga ikut terkena imbasnya. Daya beli bisa menurun, usaha masyarakat bisa melemah, bahkan ancaman kehilangan pekerjaan bisa menjadi persoalan serius. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah menghitung semua dampak itu? Atau jangan-jangan masyarakat hanya diminta menerima keputusan tanpa tahu bagaimana nasib mereka ke depan?” ujarnya.
Meldianto juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi berkepanjangan berpotensi memunculkan persoalan sosial yang lebih luas. Menurutnya, melemahnya kondisi ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta hilangnya sumber penghidupan dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial, termasuk kriminalitas.
“Jangan kita tutup mata, kejahatan sering kali lahir dari kondisi ekonomi yang terdesak. Ketika lapangan pekerjaan semakin sempit, penghasilan hilang, dan kebutuhan hidup semakin sulit dipenuhi, potensi persoalan sosial bisa semakin besar. Pemerintah harus berpikir jauh ke depan, jangan sampai kebijakan yang diambil hari ini justru menciptakan masalah baru di tengah masyarakat,” katanya.
Ia turut mengingatkan bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian ekonomi maupun memperburuk kondisi masyarakat.
Selain pemerintah pusat, Meldianto juga mempertanyakan peran Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan DPRD dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menilai kedua lembaga itu perlu lebih aktif menyuarakan kepentingan masyarakat dan memperjuangkan perlindungan bagi warga yang berpotensi terdampak.
“Pemda dan DPRD jangan hanya diam. Jangan sampai ketika masyarakat mulai kehilangan pekerjaan, ekonomi mulai melemah, dan keresahan mulai muncul, baru sibuk mencari solusi. Seharusnya sejak awal ada sikap, ada kajian, ada komunikasi, dan ada langkah nyata untuk melindungi masyarakat,” ungkapnya.
Meldianto menegaskan, HMI KORKOM Pelalawan tidak sedang membela kepentingan korporasi di atas kepentingan rakyat. Namun, menurutnya, penegakan aturan harus dilakukan secara adil, transparan, serta tidak mengabaikan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat luas.
“Kalau memang ada persoalan hukum atau lingkungan, silakan diselesaikan sesuai aturan. Tetapi jangan jadikan masyarakat sebagai korban dari kebijakan yang tidak matang. Penegakan hukum harus punya keadilan, dan keadilan itu juga berarti memastikan rakyat tidak kehilangan sumber penghidupannya tanpa kepastian,” tegasnya.
Untuk itu, ia mendesak pemerintah agar membuka secara transparan dasar kebijakan pencabutan izin tersebut, melakukan kajian dampak ekonomi secara menyeluruh, serta menjelaskan langkah konkret untuk melindungi tenaga kerja dan masyarakat yang terdampak.
“Jangan sampai pemerintah merasa sudah berhasil menegakkan aturan, sementara di lapangan masyarakat justru semakin susah. Jangan sampai yang dibanggakan adalah kebijakan, tetapi yang menanggung penderitaan adalah rakyat. Pemerintah harus berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan membiarkan rakyat menghadapi persoalan ini sendirian,” tutup Meldianto.
HMI KORKOM Pelalawan menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta pemerintah tidak mengabaikan dampak kebijakan yang berpotensi memengaruhi perekonomian serta kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Pelalawan.