
BUALBUAL.com - Kebijakan pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang menyita serta mencabut seluruh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau menuai sorotan tajam dari kalangan mahasiswa.
Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Syahradi Ramatul, mengingatkan agar langkah penegakan aturan tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa memperhitungkan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal. Sebagai putera daerah Kabupaten Siak—salah satu wilayah yang masuk dalam areal operasional seluas 338.536 hektare tersebut—Syahradi mengaku sangat mengkhawatirkan nasib ribuan warga yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem industri kehutanan.
“Pada prinsipnya, kami mahasiswa mendukung penuh upaya negara dalam membenahi tata kelola kehutanan dan menegakkan hukum. Namun, sebagai anak jati diri Siak, saya melihat langsung bagaimana denyut nadi ekonomi masyarakat di kampung halaman kami sangat bergantung pada keberlangsungan rantai pasok industri ini. Penghentian total secara mendadak sama saja dengan mematikan dapur ribuan keluarga,” tegas Syahradi dalam keterangannya di Pekanbaru, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Syahradi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga kerja langsung, pekerja kontraktor lokal, hingga pelaku UMKM di sekitar wilayah operasional—khususnya di Siak, Pelalawan, Kuantan Singingi, Kampar, dan Kepulauan Meranti—adalah ancaman nyata yang harus segera diantisipasi pemerintah.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah pusat dan Satgas PKH untuk mengedepankan pendekatan yang lebih solutif dan berkeadilan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Instrumen seperti denda administratif, audit kepatuhan menyeluruh, dan perbaikan tata kelola di bawah pengawasan ketat dinilai jauh lebih bijak ketimbang menutup total operasional perusahaan.
“Penertiban kawasan hutan seharusnya bertujuan memperbaiki tata kelola agar lebih bermanfaat bagi negara dan rakyat, bukan malah menciptakan pengangguran massal dan kemiskinan baru di Bumi Lancang Kuning. Kami mendesak pemerintah meninjau ulang kebijakan penyitaan menyeluruh ini serta memastikan adanya jaminan perlindungan ekonomi bagi masyarakat Riau,” pungkas Syahradi.6