kamu Harus Tahu! Inilah Alur Bantuan Corona dari Pemerintah ke Tangan Rakyat
BUALBUAL.com - Kiman masih terheran-heran. Dirinya bingung menjadi bahan pergunjingan warga. Sebagai Ketua RW 001, Sumur Batu, Bantargebang, Kota Bekasi, banyak warga mengadu belum dapat bantuan terdampak corona. Ditambah lagi banyak sumber bantuan dari pemerintah yang semakin membuatnya pusing.
Banyak warga mendaftarkan diri secara online untuk mendapat bantuan di situs Basos.covid19.bekasikota.go.id. Sebagian para pendaftar itu tidak menerima bantuan dari Pemerintah Kota Bekasi. Jumlah bantuan dikucurkan sebesar Rp200.000 berupa paket sembako.
Beban pria paruh baya itu semakin bertambah. Ada juga warga mengeluhkan bahwa jumlah bantuan diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo. Jumlahnya lebih besar, yakni Rp600.000. Kemudian dari Pemerintah Provinsi lewat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, juga memberikan bantuan senilao Rp500.000.
Perbedaan nilai ini justru semakin membuat keder Kiman sebagai pejabat kelas bawah. Pertanyaan bertubi-tubi datang tiap hari. Apalagi ada warga mengaku dapat bantuan, tetapi hanya berisi sembako dan tidak ada duitnya. "Kita jadi bahan pergunjingan masyarakat," ujar Kiman kepada merdeka.com, Rabu pekan lalu.
Berkaca pada kasus di Depok, bantuan dari pemerintah kota sempat disunat pejabat RT. Alasan pemotongan lantaran bantuan diberikan tidak sesuai dengan jumlah pendataan. Sehingga perlu ada pemotongan agar dibagikan merata.
Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat wilayah itu harus turun tangan memberikan bantuan. Adapun bantuan berupa uang tunai sebesar Rp250.000 per KK dibagi untuk 40.000 KK yang terdampak corona. Di antaranya, karyawan dan pedagang.
Penerima bantuan terdampak corona di RW 001, Bantargebang, Kota Bekasi, kebanyakan pekerja buruh pabrik. Mereka terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Selain itu dari pendataan, mereka juga memasukkan pemulung yang biasanya menjual barang-barang bekas sebagai penerima manfaat. Apalagi wilayah ini sudah menerapkan kebijakan PSBB.
"Biasanya yang kerja di pabrik atau pemulung, tapi pengepulnya tutup. Jadi mereka tidak bisa jualan lagi," ungkap dia.
Bantuan dari Pemkot Bekasi hanya berupa paket sembako senilai Rp200.000 dengan isi, yaitu 5 kilogram beras, 7 buah mie instan, biskuit, 1 liter minyak goreng, 1 kaleng sarden, dan 1 botol saus sambal serta kecap. Bantuan dari Gubernur Jawa Barat totalnya sebesar Rp500.000, berupa sembako senilai Rp350.000 dan uang tunai Rp150.000.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sementara sudah memverifikasi sekitar 1,9 juta warga miskin dan berpenghasilan rendah sebagai calon penerima bantuan di masa pandemi corona (Covid-19). Total anggaran yang disiapkan sekitar Rp 4 triliun.
Bantuan sosial yang bersumber dari APBD Pemprov Jabar itu berupa uang tunai dan pangan nontunai senilai Rp500 ribu. Rinciannya, bantuan tunai sebesar Rp150 ribu per keluarga per bulan, dan bantuan pangan nontunai mulai beras 10 kg, terigu 1 kg, Vitamin C, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), gula pasir 1 kg, mi instan 16 bungkus, minyak goreng 2 liter, dan telur 2 kg, senilai Rp350 ribu per keluarga per bulan.
Bantuan tunai dan pangan non tunai dari Pemprov Jabar dengan anggaran sebesar kurang lebih Rp4,6 triliun (di luar untuk distribusi) tersebut, rencananya disalurkan selama empat bulan dari April hingga Juli.
Di Jabar khususnya Bogor, Depok dan Bekasi, penerima bantuan tersebut dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, Kelompok A, yaitu warga yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pemerintah pusat.
Kedua, Kelompok B, yakni warga non-DTKS alias warga yang menjadi rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi Covid-19. Ketiga, Kelompok C, adalah Kelompok B yang juga merupakan perantau alias tidak ber-KTP sesuai domisili maupun orang daerah Jabar.
Sedangkan bantuan dari presiden melalui Kementerian Sosial totalnya Rp600.000. Untuk wilayah Jakarta akan didistribusikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kartu keluarga). Sedangkan untuk Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi segera diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK. Semua dalam bentuk sembako selama tiga bulan. Kecuali bantuan bagi 9 juta KK di luar Jabodetabek, mereka diberikan bantuan sosial tunai.
Dilarang Terima Bantuan Ganda
Warga Sumur Batu, Bekasi, justru belum ada yang menerima bantuan dari gubernur maupun presiden sejauh ini. Kiman mengaku hanya mendapat bantuan dari Pemkot Bekasi. Itu dilakukan setelah dirinya bersama para jajaran RT melakukan pendataan. Kemudian para warga dianggap terdampak corona mendapat stiker khusus dari pemerintah kota. "Karena tugas kami hanya mendata," ucap dia.
Paket bantuan dari Pemkot Bekasi diantarkan langsung ke rumah warga terdampak Covid-19 oleh Petugas RT maupun RW setempat. Berbeda dengan bantuan dari Pemprov Jawa Barat maupun bantuan pemerintah pusat, yang dikirim melalui PT Pos Indonesia dan ojek online. Para penerima bantuan di Bekasi juga dilarang menerima bantuan ganda.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan warga hanya bisa menerima sekali bantuan. Bila sudah mendapat bantuan terdampak corona dari pemkot maka tidak bisa menerima bantuan pemerintah pusat dan Pemprov Jabar.
"Kami menyiapkan bantuan sendiri, 152 ribu paket. Nilainya Rp200 ribu, tidak sama dengan bantuan dari gubernur karena keterbatasan anggaran. Tapi bantuan segera kami salurkan. Kami mengambil langkah lebih cepat," kata Rahmat kepada merdeka.com, Kamis pekan lalu.
Untuk mempermudah distribusi, Pemkot Bekasi memberikan stiker khusus penerima bantuan terdampak corona. Cara ini diharapkan mempermudah ketika penyaluran. Sehingga hanya warga yang rumahnya ditempeli stiker saja yang mendapatkan bansos tersebut.
Rahmat memberikan kuasa sepenuhnya kepada RT/RW setempat terkait rumah siapa saja yang akan ditempeli stiker tersebut. Jika ternyata bantuan salah sasaran maka pejabat kelas bawah itu bisa mengalihkan langsung bantuan tersebut ke warga tidak mampu yang belum tercatat.
Hingga saat ini, Pemkot Bekasi sudah menyerahkan paket sembako ke warganya sebanyak 49 ribu paket sembako yang dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama sebanyak 9 ribu paket, tahap kedua 20 ribu, dan tahap ketiga sebanyak 20 ribu paket.
"Kalau ada laporan bahwa penerima bantuan itu warga mampu, RT/RW bisa mengalihkan ke warga tidak mampu yang belum tercatat. Nanti kan ada berita acaranya ke kelurahan," ujar Rahmat.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial sejak 20 April 2020, mulai melakukan distribusi bantuan sosial bagi terdampak corona. Melalui layanan PT Pos Indonesia dan jasa ojek online, mereka menyalurkan sesuai data yang diterima.
Terkait proses pendistribusiannya, para pengirim bantuan yang terlibat harus mengirimkan foto penerima. Kemudian akan dicatat berbagai macam isi sembako satu per satu. Apa saja yang diterima. Cara ini diharapkan meminimalisir risiko berbagai kecurangan yang dilakukan banyak pihak.
"Nanti mereka akan tanda tangan. Berapa item yang diterima. Akan kelihatan, ada tanda terimanya. Orangnya harus foto dengan dia juga," ujar Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos, Pepen Nazarudin, kepada merdeka.com, Jumat pekan lalu.
Adapun pemberian bantuan sesuai data diterima tiap pemerintah daerah. Semua itu berdasarkan Nomor Induk Kependudukan. Sehingga potensi salah sasaran penerima bantuan corona sangat kecil.