Kas Daerah Seret! Gaji ke-13 ASN Inhu Terpaksa Dicicil, Disdikbud dan Dinkes Diprioritaskan
BUALBUAL.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) memastikan pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap dilakukan meski kondisi fiskal daerah masih belum stabil. Namun, karena keterbatasan anggaran, pencairan dilakukan secara bertahap.
Kondisi keuangan daerah yang belum pulih menjadi penyebab gaji ke-13 belum dapat dibayarkan sekaligus. Situasi tersebut dipengaruhi berkurang dan terkendalanya Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Riau.
Untuk membayarkan gaji ke-13 seluruh ASN, Pemkab Inhu membutuhkan anggaran sekitar Rp36 miliar. Sementara itu, kebutuhan rutin untuk membayar gaji ASN setiap bulan mencapai sekitar Rp72 miliar.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah memilih mencairkan gaji ke-13 secara bertahap sembari terus mencari solusi agar kebutuhan anggaran dapat terpenuhi.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Inhu, Ria Herlina SE MAk, mengatakan pemerintah berkomitmen tetap memenuhi hak ASN meskipun di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah."Kami terus memberikan dan mencarikan solusi terbaik. Melalui keterbatasan anggaran, gaji ke-13 dibayarkan secara bertahap," ujar Ria, Rabu (22/7/2026).Pada tahap pertama, pembayaran diprioritaskan bagi ASN dan PPPK yang bertugas di dua organisasi perangkat daerah (OPD) dengan jumlah pegawai terbanyak, yakni
Menurut Ria, proses pencairan untuk ASN dan PPPK di instansi tersebut sedang berlangsung dan ditargetkan masuk ke rekening masing-masing pegawai pada Kamis (23/7/2026).
"Saat ini sedang diproses. Setidaknya besok Kamis (23/7/2026) gaji ke-13 sudah masuk ke rekening masing-masing ASN dan PPPK," katanya.
Untuk pencairan tahap pertama kepada ASN dan PPPK di Disdikbud, Dinkes, serta UPT RSUD Indrasari Rengat, Pemkab Inhu mengalokasikan anggaran sekitar Rp25 miliar.
Sementara itu, pembayaran gaji ke-13 bagi ASN dan PPPK di OPD lainnya masih membutuhkan anggaran sekitar Rp11 miliar. Jadwal pencairannya akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi keuangan daerah, terutama setelah adanya realisasi Transfer Keuangan Daerah dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Riau.
"Semoga kondisi ini tidak berlangsung lama," tutup Ria.