Kelapa Inhil Terpuruk, Ancaman Kemiskinan Kian Nyata
BUALBUAL.com - Memasuki akhir Februari 2026, harga kelapa bulat di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terus merosot hingga menyentuh angka Rp2.800 per kilogram. Penurunan ini dinilai berdampak serius terhadap kondisi ekonomi masyarakat, mengingat ratusan ribu warga Inhil menggantungkan hidup pada sektor perkebunan kelapa.
Jika situasi ini terus berlanjut tanpa adanya langkah konkret, peningkatan angka kemiskinan dinilai sulit dihindari.
Ketua DPD PW MOI Inhil, Fitra Andriyan, menegaskan bahwa anjloknya harga kelapa tidak bisa lagi dianggap sebagai fluktuasi pasar biasa. Menurutnya, kondisi ini telah memberikan dampak ekonomi secara regional.
“Tingkat inflasi Kabupaten Inhil di awal tahun ini sudah di atas 6 persen, artinya masuk kategori waspada. Salah satu faktor pemicunya adalah anjloknya harga komoditas kelapa bulat yang berimbas pada turunnya daya beli masyarakat,” ujar Fitra, Sabtu (28/02/2026).
Ia menambahkan, tanpa intervensi pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang berpihak kepada petani, tekanan ekonomi akan semakin berat dan berujung pada meningkatnya angka kemiskinan.
“Jika pemerintah tidak segera hadir dengan kebijakan yang melindungi petani, maka mereka akan terus tertekan secara ekonomi dan berpotensi mengalami pemiskinan,” tegasnya.
Selain persoalan harga yang terus menurun, Fitra juga menyoroti adanya perbedaan harga di tingkat petani, baik antar desa maupun kecamatan. Dari hasil penelusuran di lapangan, ditemukan selisih harga yang cukup signifikan antar wilayah.
"DPD PW MOI Inhil telah menelusuri beberapa titik dan menemukan adanya perbedaan harga di tingkat penampung. Ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah untuk melakukan supervisi terhadap para tengkulak,” jelasnya.
Ia menjelaskan, perbedaan harga memang bisa dipengaruhi oleh panjangnya rantai distribusi serta biaya operasional yang berbeda di setiap wilayah. Namun demikian, pihaknya menduga terdapat indikasi pengaturan harga di tingkat tengkulak yang membuat posisi tawar petani semakin lemah.
“Kami menduga ada indikasi permainan harga di tingkat tengkulak. Petani tidak memiliki akses informasi harga yang terintegrasi, sehingga daya tawar mereka rendah dan akhirnya mengalami kerugian,” pungkasnya.