Kelapa Tak Terserap, Syahrul Aidi: Jangan Sampai Petani Jadi Korban Hilirisasi
BUALBUAL.com - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I Syahrul Aidi Maazat, meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi anjloknya harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Ia juga mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan ekspor kelapa. Menurutnya, ekspor masih diperlukan karena kapasitas industri pengolahan dalam negeri belum mampu menyerap seluruh produksi kelapa petani.
Syahrul Aidi mengatakan, produksi kelapa di Inhil mencapai sekitar 6,95 juta butir per hari. Sementara itu, industri dalam negeri disebut baru mampu menyerap sekitar 2 juta butir per hari.
Kondisi tersebut membuat jutaan butir kelapa belum terserap secara optimal. Ketika produksi tinggi sementara daya serap terbatas, posisi petani menjadi lemah dan harga di tingkat petani ikut tertekan.
"Kalau produksi 6,95 juta itu bisa terserap dengan sempurna, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, tentu harga akan lebih baik dan petani akan mendapatkan keuntungan," kata Syahrul Aidi, Ahad (23/8/2026).
Ia menilai kebijakan hilirisasi kelapa tetap penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas. Namun, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan industri pengolahan dalam negeri.
"Jangan sampai karena kebijakan hilirisasi sementara industri dalam negeri belum mampu menyerap seluruh produksi, kelapa justru menumpuk di masyarakat," ujarnya.
Karena itu, Syahrul Aidi meminta pemerintah meninjau kebijakan yang dinilai membatasi ekspor kelapa. Menurutnya, pasar ekspor dapat menjadi solusi untuk menyerap produksi petani yang belum tertampung industri domestik.
"Jangan sampai kebijakan yang tujuannya baik untuk hilirisasi justru membuat petani menjadi korban karena hasil produksinya tidak terserap," katanya.
Selain membuka akses pasar, Syahrul Aidi juga mendorong pemerintah mempercepat pembangunan industri hilirisasi kelapa di Inhil. Tambahan kapasitas pengolahan dinilai penting karena produksi kelapa di daerah tersebut sangat besar.
Namun, sambil menunggu peningkatan kapasitas industri, pemerintah diminta segera menjaga penyerapan hasil panen dan stabilitas harga di tingkat petani.
"Yang paling penting sekarang adalah bagaimana produksi petani terserap. Kalau industri dalam negeri baru mampu menyerap sekitar 2 juta dari 6,95 juta produksi, maka sisanya harus memiliki akses pasar," tegasnya.
Syahrul Aidi menyebut penyerapan yang optimal melalui pasar domestik dan ekspor berpotensi kembali meningkatkan harga kelapa. Ia memperkirakan harga dapat mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram seperti sebelumnya jika kondisi pasar kembali normal.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi kebijakan perdagangan kelapa sekaligus mengambil langkah konkret untuk melindungi petani.
Menurutnya, potensi kelapa Inhil sangat besar sehingga kebijakan pemerintah harus mampu menyeimbangkan kepentingan hilirisasi, kapasitas industri dalam negeri, akses ekspor, dan kesejahteraan petani.