Kesaksian Plt Gubri Ungkap Dugaan Praktik Uang di Balik Mutasi Jabatan
BUALBUAL.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengungkap dugaan praktik jual beli jabatan yang disebut terjadi di lingkungan orang-orang dekat mantan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.
Hal itu disampaikan SF Hariyanto saat menjadi saksi dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Senin (9/11/2026).
Dalam persidangan yang berkaitan dengan perkara mantan ajudan Abdul Wahid, Marjani, SF Hariyanto mengaku pernah menyampaikan keresahannya kepada Ustaz Abdul Somad (UAS). Menurutnya, komunikasi tersebut dilakukan karena UAS diketahui memiliki kedekatan dengan Abdul Wahid dan pernah memberikan dukungan politik dalam pemilihan kepala daerah sebelumnya.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mendalami alasan SF Hariyanto berkomunikasi dengan UAS, termasuk terkait informasi mengenai dugaan transaksi dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
"Saya dapat berita seliweran, dari masyarakat, kalau mau pindah atau naik jabatan, saya menghadap ke Ustaz Abdul Somad," ujar SF Hariyanto dalam persidangan.
SF Hariyanto juga menyebut sejumlah nama yang menurutnya pernah dikaitkan dengan pengurusan penempatan pada posisi strategis di lingkungan Pemprov Riau.
"Ada Tata, ada Dani, saya mengingatkan saja jangan sampai jadi masalah," katanya.
Ia menyebut nama tersebut adalah Tata Maulana dan Dani M Nursalam.
Selain itu, SF Hariyanto mengungkapkan adanya tindakan disiplin terhadap salah satu ajudan Abdul Wahid berinisial Dahri. Menurut SF Hariyanto, ajudan tersebut telah diberhentikan karena diduga terlibat dalam penerimaan sejumlah uang terkait proses perpindahan aparatur sipil negara (ASN).
Dalam persidangan yang sama, JPU juga mengungkap dugaan aliran dana sebesar Rp3,55 miliar. Uang tersebut disebut dikumpulkan dari sejumlah kepala unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Riau dan diduga berkaitan dengan penambahan anggaran dinas.
Seluruh keterangan yang muncul dalam persidangan tersebut merupakan bagian dari proses pembuktian perkara. Kebenaran mengenai dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut akan dinilai oleh majelis hakim berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
Editor: Nab