Kondisi Jembatan Gerak Roro Dumai-Rupat Rusak, Truk Kelapa Sawit Nyaris Nyungsep

Kamis, 10 September 2020

Keterangan foto : truk pengangkut kelapa sawit yg hampir nyungsep karena movable bridge rusak dan berhasil dievakuasi.(hlc)

BUALBUAL.com - Sebuah truk pengangkut kelapa sawit dari Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis nyaris nyungsep di pelabuhan roll on roll off (Roro) Bandar Sri Junjungan (BSJ) akibat movable bridge (MB) atau jembatan gerak rusak pada Rabu (9/9/2020).

Akibatnya bagian belakang truk tersangkut ramp door (pintu rampa) atau pintu memasukan kendaraan ke dalam Roro, memaksa turun dari Roro dan oleng.

Beruntungnya sang sopir sigap mengendalikan truknya dan bisa berhenti seketika di atas jeti dermaga.

Namun sopir harus merelakan bamper belakang truk pengangkut di ramp door penyok karena menghantam ramp door tersebut.

Saat kejadian, para ABK dan penumpang yang turut serta yang mengatasi permasalahan tersebut.

"Sedangkan petugas pelabuhan termasuk pihak dari Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Kota Dumai tak ada di lokasi,"ungkap Capt Yuzirwan Nasution selaku Kasi Keselematan Berlayar Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Dumai kepada wartawan di lokasi siang.

Tampak dirinya tengah memimpin langsung proses evakuasi mobil-mobil yang terkurung di dalam kapal Roro kurang lebih lamanya hampir empat jam.

Karena peristiwa tersebut terjadi sejak pukul 07.30 WIB waktu akan memulai perjalanan hingga pukul 12.30 WIB.

Setelah empat jam, akhirnya pilihan kendaraan pun dapat dikeluarkan setelah ramp door kapal dan movable bridge ditambah penyangganya mengantisipasi agar kendaraan di atas kapal tidak tersangkut.

"Pantauan kita di lokasi kejadian memang benar MB Roro Dumai-Rupat mengalami kerusakan. Akibatnya kendaraan yang diangkut oleh kapal tersebut tidak bisa keluar dari kapal,"katanya.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan semua pihak, agar kerusakan MB segera diperbaiki agar kelancaran aktifitas Roro tidak terganggu.

Ia menyayangkan sikap nakhoda kapal saat kejadian karena tak berada di atas kapal. 

"Nakhodanya tak ikut berlayar, padahal seorang nakhoda itu merupakan pemimpin tertinggi di kapal. Dia yang bertanggungjawab penuh atas kapal termasuk muatan dan orang yang berada di atas kapal. Ini jelas melanggar SOP (standar operasional prosedur),"sebut dia.

Dari informasi yang diterimanya, sang kapten ternyata sudah tidak berada di tempat sejak kapal berlayar dari Rupat menuju Dumai. "Kapal dibawa oleh mualim ternyata,"katanya.

KSOP akan memanggil management Roro KMP Swarna Sharma untuk dimintai keterangan atas kejadian tersebut.

Karena secara aturan jelas melanggar, sebab nakhoda bertanggung jawab terhadap apapun kejadian di atas kapal.

"Nanti akan kita beri sanksi administrasi dan menegur management perusahaan agar hal itu tidak terjadi lagi,"ungkapnya.

Karena kejadian ini, pengguna jasa Roro terpaksa menunggu sejak pukul 08.00 hingga tengah hari baru bisa keluar dari kapal Roro.

Jika dilihat dari segi kerusakannya, memang, ini kerusakan kecil, namun nakhoda itu harus berada di kapal saat ada kejadian sekecil apapun. 

"Kerusakan tersebut mengakibatkan pergerakan kapal juga mengalami delay (tunda) hingga enam jam,"ucapnya.

Ia juga mengungkapkan saat di lapangan tidak terlihat adanya petugas Dishub Provinsi Riau dan Kota Dumai sewaktu kejadian.

Menurut dia, kejadian ini sebenarnya bisa berakibat fatal terhadap kendaraan yang mereka angkut dari Rupat karena ini merupakan pelabuhan yang dibangun oleh Pemprov Riau dan diawasi oleh Pemprov Riau dan Pemko Dumai.

"Seharusnya, ada pejabat yang bertanggung jawab dan petugas dari Dishub Provinsi maupun kota berada di tempat. Jika tidak dikoordinir dengan baik, bisa-bisa kendaraan nyungsep dan mengalami kerusakan,"paparnya tegas.

"Kita berharap kejadian ini tak terulang lagi, dan pihak terkait harus bisa meningkatkan kinerjanya, apalagi kita akan ada kerjasama pemerintah dua negara yakni Indonesia-Malaysia,"ucapnya.

"Harapan kami kejadian ini tidak terulang lagi dan pihak terkait bisa lebih meningkatkan kinerjanya guna menuju kerjasama yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia," katanya lagi.