Magang 2 Tahun, Pensiun Seumur Hidup? Komaruddin Hidayat Sentil Gibran dengan Kritik Pedas!

Minggu, 15 November 2026

BUALBUAL.com - Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, melontarkan kritik tajam terhadap posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam tulisannya berjudul Magang Dua Tahun Sebagai Wapres, Komaruddin menyoroti persoalan keadilan, etika politik, hingga besarnya fasilitas yang diterima pejabat negara.

Menurut Komaruddin, di tengah berbagai persoalan hukum dan etika politik, Gibran justru memiliki kesempatan istimewa untuk belajar selama dua tahun sebagai pejabat tinggi negara. Ironisnya, pengalaman tersebut bukan dijalani dengan membayar, melainkan memperoleh gaji, fasilitas perumahan, hingga pengawalan.

Ia juga menyinggung kemungkinan adanya hak pensiun dan fasilitas pengamanan yang tetap dibiayai dari pajak rakyat sepanjang hidup.

Komaruddin menilai kondisi tersebut menimbulkan persoalan keadilan. Ia membandingkan kemungkinan hak pensiun pejabat negara dengan penghasilan seorang guru besar yang telah mengabdi selama puluhan tahun.

“Bayangkan, magang dua tahun memperoleh uang pensiunan seumur hidup, melebih gaji seorang guru besar yang telah mengabdi puluhan tahun,” tulis Komaruddin.

Ia bahkan menggambarkan perjalanan politik Gibran sebagai sesuatu yang menyerupai dongeng politik, dengan menyebutnya seperti putra pangeran Jokowi yang memperoleh singgasana berkat kekuasaan sang ayah.

Komaruddin juga mengkritik kondisi kedaulatan rakyat di Indonesia. Menurutnya, negara seharusnya dibangun untuk melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan masyarakat.

Namun, ia menilai kedaulatan rakyat masih sebatas mitos karena kekuasaan ekonomi dan politik justru dikendalikan negara, partai politik, pemerintah, serta oligarki.

Di akhir tulisannya, Komaruddin menyampaikan harapan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto agar mampu mewujudkan kedaulatan ekonomi yang benar-benar berpihak kepada rakyat sebagai pemilik bangsa Indonesia.

“Kita menunggu prestasi dan legacy Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi yang benar-benar memihak rakyat sebagai pemilik dan majikan bangsa Indonesia,” tulisnya.