Masyarakat Anti Korupsi Minta Kejati Riau Awasi PL PUPR Rohil Perubahan APBD 2020
BUALBUAL.com - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Rokan Hilir 2020 telah disyahkan beberapa hari yang lalu.
Menurut salah satu sumber yang dikonfirmasi Masyarakat Anti Korupsi menyampaikan, dari data yang dihimpun dilapangan, Pemkab Rokan Hilir melalui Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan fisik diperkirakan mencapai 300 kegiatan yang dikerjakan dengan sistem penunjukan langsung (PL) dengan nilai 200 juta kebawah.
"Hal ini terungkap dari dokumen pengesahan RAPBD-P 2020 yang disampaikan kelembaga Legislatif Kabupaten Rokan Hilir pada waktu pengesahan tersebut. RAPBD-P 2020 yang telah disyahkan akan disampaikan ke Gubri Riau melalui BPKAD Provinsi Riau untuk dilakukan evaluasi terhadap RAPBD Perubahan 2020 sebelum ditetapkan menjadi Perda Perubahan APBD tahun anggaran 2020 bersama DPRD Kabupaten Rohil," ungkapnya, Selasa (29/09/2020).
Selanjutnya, kegiatan fisik dengan nilai dibawah 200 juta tersebut didominasi kegiatan normalisasi parit, pemeliharaan jalan dan beberapa paket kegiatan pembuatan box culvert dan drainase.
Banyaknya kegiatan yang bersifat PL ini dikhawatirkan menjadi ajang gratifikasi, jual beli paket atau proyek yang pada akhirnya dikhawatirkan kualitas pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai yang diharapkan masyarakat sehingga dapat merugikan masyarakat Rohil.
Untuk itu Masyarakat Anti Korupsi Rohil meminta kepada pihak Kejati Riau untuk mengawasi proyek ini baik dimasa pelaksanaan maupun setelah pekerjaan tersebut dibayarkan 100% nantinya sehingga pelaksanaan paket pekerjaan PL ini lebih transparan terlebih nilai paket PL tersebut jika ditotal diperkirakan mencapai 60 miliar berdasarkan hitungan dan analisa sederhana yang dilakukan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Kabid Pemiliharaan Jalan dan Jembatan Lusi Suryadi, St saat dihubungi melalui WhatsApp terkait berita yang dirilis namun telepon selulernya tidak aktif.