Moratorium SPPG Baru Didukung, Tapi yang Sudah ACC Jangan Berhenti! Ini Desakan Mitra MBG Riau ke BGN
BUALBUAL.com - Forum Silaturrahmi Yayasan Mitra dan UMKM Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Riau menyampaikan aspirasi agar Badan Gizi Nasional (BGN) tetap melanjutkan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan atau approval.
Dorongan tersebut disampaikan melalui taklimat forum sebagai bentuk dukungan sekaligus masukan terhadap keberlangsungan salah satu program strategis pemerintah yang dinilai memiliki dampak luas bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Presidium Forum Silaturrahmi Yayasan Mitra dan UMKM MBG Riau, Riza Zuhelmy, bersama Ketua DPW GAPEMBI Riau Suharmi Hasan, perwakilan supplier UMKM Deni Satriadi, investor SPPG terpencil Juanda, serta sejumlah mitra SPPG lainnya.
Forum menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG perlu disikapi secara bijak dan objektif agar tidak menghambat keberlanjutan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tersebut.
Menurut Riza, Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya sebatas penyediaan makanan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Program ini memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain itu, MBG juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat penurunan angka stunting di berbagai daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, manfaat MBG tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan dan masa depan generasi muda. Pemenuhan gizi yang baik diyakini dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa, memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, serta mendukung produktivitas menuju bonus demografi dan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Dari sisi ekonomi, lanjutnya, program MBG telah memberikan efek berantai bagi masyarakat. Mulai dari petani, peternak, nelayan, pedagang, hingga pelaku UMKM ikut merasakan peluang dari rantai pasok kebutuhan pangan program tersebut.
“Kehadiran SPPG di berbagai daerah juga membuka lapangan pekerjaan baru dan memperkuat perputaran ekonomi lokal,” katanya.
Forum Silaturrahmi Yayasan Mitra dan UMKM MBG Riau juga menyatakan dukungan terhadap langkah Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam melakukan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BGN.
Mereka berharap proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan tuntas demi menjaga kepercayaan publik terhadap program nasional tersebut.
Di sisi lain, forum mendukung kebijakan moratorium atau penghentian sementara persetujuan titik SPPG baru sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah. Namun, mereka meminta kebijakan tersebut tidak menghambat pembangunan SPPG yang telah mendapatkan approval dan sedang memasuki berbagai tahapan persiapan.
Forum meminta BGN tetap melanjutkan proses pembangunan SPPG yang telah disetujui, mulai dari persiapan, survei lapangan, verifikasi, penilaian kelayakan, penunjukan Kepala SPPG, hingga pembuatan Virtual Account (VA).
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada yayasan dan mitra pelaksana yang telah menginvestasikan sumber daya dalam mendukung program MBG.
“Khusus di Provinsi Riau, pembangunan SPPG terpencil sangat dibutuhkan. Kondisi geografis Riau yang memiliki wilayah daratan, pesisir, hingga pulau-pulau kecil dengan akses melalui sungai, selat, dan laut membutuhkan perhatian khusus agar layanan gizi dapat menjangkau seluruh masyarakat,” tegas Riza.
Selain itu, forum juga meminta BGN mengevaluasi Surat Edaran Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 terkait penyesuaian operasional SPPG pada masa hari libur.
Menurut mereka, aturan tersebut perlu dikaji kembali karena dinilai berkaitan dengan petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama yang telah disepakati, khususnya mengenai insentif bagi yayasan dan mitra penyelenggara.
Forum menjelaskan bahwa insentif tersebut bukan hanya bentuk honorarium, melainkan bagian dari mekanisme pengembalian investasi atas sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh yayasan maupun mitra.
Karena itu, setiap perubahan kebijakan yang berdampak pada insentif diharapkan tetap memperhatikan prinsip kepastian investasi dan keberlangsungan program.
Sementara itu, perwakilan supplier UMKM, Deni Satriadi, menyebut program MBG telah membuka ruang besar bagi pertumbuhan UMKM lokal.
Ia berharap tata kelola program ke depan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok agar manfaat ekonomi dapat terus dirasakan masyarakat.
Menutup pernyataannya, Forum Silaturrahmi Yayasan Mitra dan UMKM MBG Riau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Forum berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, DPR, BGN, yayasan, mitra pelaksana, hingga masyarakat dapat terus membangun sinergi agar program MBG berjalan optimal, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata menuju Indonesia Emas 2045.