Para Kepala Daerah Curhat ke Komisi V DPR RI Terkait Peliknya Persoalan Infrastruktur di Riau
BUALBUAL.com - Para kepala daerah bupati dan walikota di Provinsi Riau mengambil momen pertemuan dengan Komisi V DPR RI untuk curhat terkait kondisi infrastruktur di daerahnya.
Untuk diketahui, Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur melakukan kunjungan kerja di Provinsi Riau, Jumat (14/7/2023). Rombongan sejak pagi telah mengunjungi beberapa daerah di Riau.
Komisi V dipimpin oleh Wakil Ketu Muhammad Iqbal, dua orang anggota DPR RI Dapil Riau yakni Syahrul Aidi dan Effendi Sianipar, dan anggota komisi lainnya.
Komisi V membawa serta mitra kerja yang dihadapkan langsung dengan para kepala daerah.
Mayoritas kepala daerah terlihat hadir langsung antara lain Bupati Pelalawan Zukri, Bupati Rohul Sukiman, Walikota Dumai Paisal, Bupati Rohil Afrizal Sintong, Bupati Inhu Rezita, Plt Bupati Meranti Asmar, Pj Bupati Kampar, dan Wabup Inhil Samsudin Uti.
Kemudian hadir pula Sekdako Pekanbaru, Sekda Siak, dan perwakilan dari Bengkalis dan Kuansing.
Para kepala daerah mencurahkan isi hati mereka soal kondisi di daerahnya.
Mulai dari jalan, jalan lingkar, jalan yang rusak akibat truk over dimension over load (ODOL), persoalan truk batubara, kemiskinan, dan persoalan lainnnya disampaikan para kepala daerah.
Seperti yang diutarakan Wali Kota Dumai, Paisal. Ia mengatakan ada dua permasalahan yang ada di wilayahnya. Yaitu terkait jalan Lingkar Parit Kitang dan pembangunan turap untuk Sungai Dumai.
Pemerintah Kota Dumai telah menganggarkan perencanaan pembangunan. Komitmen pihaknya juga sudah disiapkan, sehingga hanya menunggu janji dari anggota DPR RI untuk mengusulkannya di tahun 2024.
“Jadi kami tidak banyak minta, hanya dua saja. Pertama jalan lingkar Parit Kitang mohon dibantu karena juga memang lalu lintas kawasan industri. Yang kedua turap untuk Sungai Dumai yang hari ini kami sudah sampaikan ke Bapak Syahril berapa kali sejak kami dilantik sampai sekarang belum ada solusinya,” ungkap Paisal.
Sementara, Bupati Indragiri Hulu, Rezita Meylani juga meminta solusi atas kondisi jalan rusak di daerahnya yang disebabkan truk ODOL.
“Ada tiga ruas jalan, yaitu Rengat-Kuala Cenaku itu ada sepanjang 8,26 KM. Kemudian, Jalan Lubuk Kandis-Pangkalan Kansai sepanjang 18,9 KM, Jalan Peranap-Air Molek sepanjang 22,87 KM. Ini dalam kondisi rusak sedang maupun rusak berat, yang mana jalan ini merupakan jalan menjadi urat nadi bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu maupun bagi masyarakat yang ada dari Sumbar maupun tetangga kami dari Kuantan Singingi,” katanya.
"Jalan tersebut rusak karena adanya muatan pengangkutan truk dari batu bara yang melebihi kapasitas. Kami minta untuk tahun 2024 perbaikan itu bisa dapat dianggarkan melalui anggaran provinsi maupun melalui kebijakan Inpres.Tentunya untuk jalan ini rusak karena banyak truk batu bara yang melewati jalan tersebut, hampir setiap hari itu pasti ada saja. Oleh karena itu, dengan kedatangan bapak ibu DPR RI, kami berharap tiga ruas jalan ini menjadi salah satunya prioritas untuk perbaikan pada tahun 2024,” harapnya
Selain itu, ia juga menyampaikan soal kondisi jembatan di Kabupaten Indragiri Hulu yang berjumlah total 130 jembatan. Dari total itu ada 18 jembatan yang rusak ringan dan 28 jembatan rusak berat. Dengan begitu, pihaknya setiap tahun selalu menyampaikan proposal, baik itu kepada Kementerian PUPR maupun ke Basarnas, karena kebanyakan jembatan ini rusak akibat bencana banjir.
“Kemudian, fasilitas umum seperti sekolah, jalan, rumah ibadah maupun rumah masyarakat yang rusak akibat dari hantaman dari banjir. Tentunya kami berharap ada anggaran yang diberikan pada tahun 2024 dalam hal perbaikan, baik itu perbaikan jalan maupun mengenai penanganan abrasi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu,” cakap Rezita.
Selain itu, Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi mengungkapkan hasil kunjungan sebelumnya bersama Komisi V DPR RI di Terminal Mayang Terurai. Di mana pada juga dikunjungi oleh Menteri Perhubungan dan beliau juga berjanji akan melakukan revitalisasi berkaitan dengan terminal tersebut.
"Untuk mendukung terminal ini, di dalam RPJMN 2020-2024, Kota Pekanbaru itu menjadi salah satu penerima Bantuan Operasional bagi Trans Metro. Namun, sampai sekarang kami belum mendapatkan ini. Mungkin nanti kalau kami dapat di 2024 kami bisa lebih memperluas jangkauan dari Trans Metro ini karena Trans Metro Pekanbaru ini juga sampai ke Kampar dan juga sebagian sampai ke Siak,” ungkapnya.
Kemudian, Bupati Pelalawan, Zukri Misran memaparkan soal jalan rusak di Lintas Bono yang perlu dibantu, dan juga ada beberapa desa terisolir di wilayahnya.
Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong banyak berbicara tentang jalan rusak akibat ODOL dan abrasi di Rohil.
Bupati Rokan Hulu Sukiman berharap ada kebijakan menetapakan satus jalan nasional di Rokan Hulu. Karena saat ini tidak ada status jalan nasional di Rohul padahal kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang mengubungkan dua provinsi tetangga yakni Sumbar dan Sumut.
Plt Bupati Meranti, Asmar berharap agar kemiskinan ekstrem di Meranti dapat dibantu, dengan cara membuka lapangan pekerjaan. Fokus dari Asmar adalah banyaknya angka kemiskinan di Meranti.
Sementara, Wakil Bupati Inhdragiri Hilir, Samsudin Uti banyak berbicara tentang jalan, jembatan yang rusak di Inhil yang perlu dibantu.
Intinya, permasalahan mendasar yang lain yang dipaparkan para kepala daerah mayoritas adalah jalan rusak, jembatan, sekolah, dan lainnya.