
BUALBUAL.com - Keputusan pemerintah pusat mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menuai perhatian dan kekhawatiran dari berbagai kalangan di Kabupaten Pelalawan. Kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji secara menyeluruh, terutama terkait dampaknya terhadap perekonomian daerah, lapangan kerja, keberlangsungan industri, serta kehidupan ribuan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas perusahaan.
Ketua Forum PSDKU Pelalawan, Lutfi menyampaikan bahwa pemerintah jangan sampai mengambil kebijakan yang hanya berorientasi pada penertiban perizinan, tetapi mengabaikan dampak sosial dan ekonomi yang berpotensi ditimbulkan terhadap masyarakat Pelalawan.
Menurutnya, RAPP selama ini memiliki keterkaitan yang besar dengan roda perekonomian daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja, aktivitas perusahaan mitra, pelaku UMKM, hingga sektor jasa dan perdagangan yang ikut tumbuh di sekitar aktivitas industri.
“Jangan sampai Pelalawan menjadi gelap gulita akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampak secara menyeluruh. Pemerintah harus melihat persoalan ini secara objektif, bukan hanya dari sisi pencabutan izin, tetapi juga bagaimana nasib ribuan pekerja, keluarga mereka, masyarakat sekitar, dan ekonomi daerah ke depan,” tegas Putra Daerah Asli Pelalawan.
Ia menilai, pencabutan izin perusahaan berskala besar seperti RAPP bukan persoalan sederhana. Ada konsekuensi ekonomi yang harus diperhitungkan secara matang, terlebih ketika aktivitas industri tersebut memiliki keterhubungan dengan kehidupan masyarakat luas.
Forum PSDKU Pelalawan meminta pemerintah pusat untuk membuka ruang evaluasi dan kajian ulang terhadap kebijakan pencabutan izin RAPP. Evaluasi tersebut harus dilakukan secara transparan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, lingkungan, ekonomi, sosial, serta keberlangsungan tenaga kerja.
Menurutnya, jika terdapat persoalan dalam pengelolaan kawasan hutan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, pemerintah tentu harus bertindak tegas. Namun, penegakan aturan juga harus disertai solusi yang tidak justru mengorbankan masyarakat dan pekerja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan persoalan tersebut.
“Penegakan hukum dan perlindungan masyarakat seharusnya berjalan beriringan. Jangan sampai ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian, usaha-usaha kecil ikut terpuruk, dan daerah mengalami tekanan ekonomi hanya karena kebijakan yang tidak disiapkan dengan mitigasi dampak yang jelas,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Pelalawan memiliki ketergantungan ekonomi terhadap sektor industri dan investasi. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan strategis tidak menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha maupun masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada aktivitas ekonomi tersebut.
Forum PSDKU Pelalawan berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap aspirasi masyarakat, khususnya para pekerja dan keluarga yang saat ini mulai dihantui ketidakpastian mengenai masa depan pekerjaan serta sumber penghidupan mereka.
“Yang kami perjuangkan bukan semata-mata kepentingan perusahaan, tetapi kepentingan masyarakat Pelalawan. Jangan sampai persoalan ini berujung pada hilangnya pekerjaan, melemahnya ekonomi masyarakat, dan terhentinya aktivitas usaha yang selama ini menjadi penopang kehidupan banyak orang. Pemerintah harus hadir, mengkaji ulang kebijakan ini, dan memastikan Pelalawan tidak menjadi korban dari keputusan yang dampaknya belum diperhitungkan secara matang,” tutupnya.